Beranda
Nasional Sosial & Budaya
DKI Berangkatkan 50 Marbot Untuk Umroh

DKI Berangkatkan 50 Marbot Untuk Umroh

Oleh G. Suranto, Jumat, 28 Oktober 2016 | 07:22 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 748

Jakarta, InfoPublik - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memberangkatkan para marbot atau penjaga masjid untuk umroh. Tahun ini ada 50 marbot yang diberangkatkan.

Tahun 2014, marbot yang diberangkatkan umroh sebanyak 30 orang, tahun 2015 bertambah menjadi 40 orang, dan tahun 2016 ini sebanyak 50 orang.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dalam sambutannya mengapresiasi pekerjaan marbot yang tidak mengharapkan gaji. Pekerjaan marbot adalah pekerjaan yang mulia.

Ia mengintruksikan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah untuk meningkatkan hibah bagi Dewan Masjid Indonesia (DMI) DKI Jakarta. Nantinya, jumlah marbot atau penjaga masjid yang diberangkatkan umroh akan semakin banyak tiap tahunnya.

“Kalau tiap tahun cuma nambah 10 marbot, sampai saya berhenti jadi gubernur juga nggak sampai 100 marbot yang berangkat umroh. Kalau perlu berangkatkan 100 marbot untuk umroh tiap dua bulan,” kata Basuki saat pelepasan keberangkatan marbot untuk umroh di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (27/10).

Pelepasan marbot tersebut dilakukan oleh Plt Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.