Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Basuki Perkenalkan Plt Gubernur DKI Sumarsono Pada SKPD

Basuki Perkenalkan Plt Gubernur DKI Sumarsono Pada SKPD

Oleh G. Suranto, Jumat, 28 Oktober 2016 | 07:17 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 196

Jakarta, InfoPublik - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memperkenalkan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Sumarsono kepada jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD), karena dirinya akan mulai cuti untuk mengikuti kampanye Pemilihan Kepala Daerah DKI, mulai besok, Jumat (28/10).

Basuki mengatakan, beruntung Plt Gubernur yang ditunjuk adalah Sumarsono, karena beliau diketahui menjabat sebagai Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri.

Sumarsono memiliki mempunyai pengalaman yang baik di bidang pemerintahan, dan menguasai semua anggaran dan segala macam lainnya.

“Beliau mulai masuk besok, Jumat (28/10). Bapak ibu jangan bilang enak nih, karena yang memimpin birokrat. Ini lebih gila kerjanya dari pada saya, karena kerjanya bisa sampai jam 1-2 pagi. Sabtu-Minggu bisa masuk kantor,” kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (27/10).

Dirinya meminta kepada jajaran SKPD untuk bekerja seperti biasanya dalam melayani masyarakat saat dirinya cuti. Selain itu, dirinya juga mengingatkan agar PNS menjaga netralitas dan tidak bermain politik selama masa Pilkada 2017.

“Jadi saya harap semua kerja seperti biasa. Semua pekerjaan sudah dibagi dengan baik. Laksanakan tugas saja jangan main politik. Meski punya hak pilih, itu urusan pribadi. Nanti repot. Mulai besok kami cuti,” paparnya.

Namun demikian, dirinya menegaskan, bahwa acara kali ini bukanlah pisah sambut, melainkan dirinya hanya minta cuti sementara selama 3,5 bulan yakni mulai dari 28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.