Beranda
Nasional Sosial & Budaya
BPOM - Polri Sepakati Pedoman Kerja Peningkatan Kerjasama

BPOM - Polri Sepakati Pedoman Kerja Peningkatan Kerjasama

Oleh Juliyah, Kamis, 27 Oktober 2016 | 09:00 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 607

Jakarta, InfoPublik - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Reserse Kriminal Polri tandatangani Pedoman Kerja Peningkatan Kerja Sama Pengawasan dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan.

Penandatanganan dilakukan Kepala Badan POM Penny K Lukito dan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri, Komisaris Jenderal Polisi Ari Dono Sukmanto di Jakarta, Rabu (26/10) dan ditayangkan langsung melalui video conference kepada Kepolisian Daerah dan Balai Besar/Balai POM se Indonesia.

Badan POM dalam keterangannya menyebutkan, bahwa pedoman Kerja ini berlaku pada semua tingkatan serta wilayah kerja Polri dan Badan POM di seluruh Indonesia, yang diharapkan menjadi penyemangat untuk bersama menegakkan hukum di bidang tindak pidana obat dan makanan, sekaligus lebih memperkuat kerja sama dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

Hal ini merupakan tindak lanjut Nota Kesepahaman Nomor B/8/II/2016 dan Nomor HK.08.1.23.16.0691 tentang Peningkatan Kerja Sama dalam Rangka Pengawasan dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan, yang ditandatangani Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dan Kepala Badan POM pada 10 Februari 2016 lalu.

Ruang lingkup nota kesepahaman tersebut meliputi tukar menukar data dan/atau informasi berkenaan dengan perkara atas dugaan tindak pidana di bidang obat dan makanan yang ditangani oleh PPNS Badan POM atau penyidik Polri, koordinasi dan pengawasan obat dan makanan ilegal meliputi perencanaan kegiatan operasi bersama dalam hal penentuan sasaran, target operasi, pelibatan personil, sarana prasarana, anggaran dan cara bertindak serta pembahasan bersama atas dugaan tindak pidana obat dan makanan yang ditemukan dari hasil pengawasan.

Selain itu, penegakan hukum meliputi pelanggaran di bidang obat dan makanan ilegal serta dugaan adanya tindak pidana di bidang obat dan makanan serta peningkatan sumber daya manusia untuk meningkatkan kemampuan SDM agar tercapai profesionalisme di bidang tugas masing-masing.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.