Katastropik Tantangan Terbesar JKN

Jakarta, InfoPublik - Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) selama dua tahun Pemerintahan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengalami hasil yang baik, namun tidak dipungkiri terdapat tantangan yang cukup besar dalam mengendalikan penyakit tidak menular (PTM) diantaranya penyakit katastropik yang juga menyerap biaya sangat besar dalam JKN.

Hal tersebut dikemukakan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek. Menurutnya, kematian akibat penyakit tersebut kian meningkat dan kemungkinan akan terus berlanjut jika kebiasaan pola hidup tidak sehat masyarakat tidak diubah.

"Saat ini terjadi transisi epidemologi dari penyakit menular menjadi penyakit  PTM yang angkanya mencapai 57 persen, sementara penyakit menular pun masih ada, jadi beban kita cukup besar, belum lagi meningkatnya kecelakaan lalu lintas dan penyakit emerging dan re-emerging disease yang disebabkan virus," kata Menkes di sela-sela Pertemuan Forum Bakohumas 2016 Implementasi Kebijakan Program JKN dalam Pembangunan Kesehatan di Kemenkes Jakarta, Selasa (25/10).

Menurutnya, transisi penyakit katasropik menyerap biaya yang begitu besar dalam program JKN, karena diperkirakan 80 persen pasien semuanya masuk RS. "Jadi ini udah nga bener karena itu kedepan program JKN terus diarahkan pada upaya promotif dan preventif, sehingga diharapkan penderita Katasropik ini akan mulai berkurang," ujarnya.

Kemenkes menyebutkan, Penyakit katastrofik di era JKN menghabiskan biaya klaim  30 persen, dari dana penerimaan BPJS Kesehatan Rp16,9 triliun, diantaranya penyakit Jantung yaitu 905.223 penderita dan biaya klaim sebesar 6,9 T, diikuti oleh kasus kanker sebesar 1,8 T dan kasus stroke sebesar 1,548 T.

"Misalnya, penyakit gagal ginjal banyak sekali kasusnya bertambah 2000 per bulan, artinya ini terkait dengan perilaku, kalau kesehatan dipelihara baik tentu tidak akan terkena penyakit ini. Proporsi pembayaran JKN dihabiskan untuk di Faskes tingkat lanjut dan rawat inap, yang berobat di RS jauh lebih banyak dibanding dengan yang di Puskesmas, jadi mindset yang harus diubah," kata Menkes Nila.

Ia menjelaskan, fokus Kemenkes adalah pada agenda nawacita yang ke-5 yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dengan Program Indonesia Sehat. Pelayanan kesehatan harus dapat diakses di daerah terpencil perbatasan dan kepualan (DTPK), karena itu diperlukan penguatan pelayanan kesehatan di daerah tersebut, Kemenkes memiliki terobosan untuk menempatkan tenaga kesehatan secara tim yang kita namakan program Nusantara Sehat (NS), selain itu penguatan upaya kesehatan berbasis masyarakat melalui pendekatan keluarga juga terus diupayakan. "Kita harus memulai gerakan masyarakat sehat. "Keadilan pelayanan kesehatan harus dirasakan oleh semua lapisan masyarakat hingga ke pelosok daerah," ujarnya.

Selain itu, berbagai perbaikan dalam program JKN juga terus dilakukan dalam hal mutu pelayanan kesehatan, sistem dan rujukannya. "Diharapkan dari Puskesmas ada tingkatan rujukan yang berjenjang dan mampu menjadi penjaga gawang, serta mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat lewat upaya promotif dan preventif, " katanya.