Beranda
Nasional Sosial & Budaya
DPR Sepakati RAPBN PUPR Tahun Depan Sebesar Rp101 Triliun

DPR Sepakati RAPBN PUPR Tahun Depan Sebesar Rp101 Triliun

Oleh Tri Antoro, Selasa, 25 Oktober 2016 | 09:28 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 578

Jakarta, InfoPublik - DPR sepakati Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2017 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp 101,496 triliun.

"Kami setuju terutama angka dari anggaran yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2017 yang telah disepakati," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di saat menghadiri rapat RAPBN di DPR RI, Jakarta, Senin (24/10).

Secara konkret, Basuki menjelaskan RAPBN yang telah disepakati akan terbagi ke dalam 11 unit kerja yakni Sekretariat Jenderal Rp 569 miliar, Inspektorat Jenderal Rp107 miliar, Ditjen Bina Marga Rp 41,393 triliun, Ditjen Cipta Karya Rp 15,935 triliun, dan Ditjen Sumber Daya Air Rp 33,263 triliun.

Kemudian, Ditjen Penyediaan Perumahan Rp 8 triliun, Ditjen Pembiayaan Perumahan Rp 240 miliar, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Rp 632 miliar, Ditjen Bina Konstruksi Rp 330 miliar, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Rp 263 miliar dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp 478 miliar.

"Kami juga akan mempersiapkan alokasi program kegiatan, tentunya agar Komisi V DPR ini bisa melihat program-program mana saja yang sudah diakomodasi dan mana yang belum,” imbuhnya.

Dari alokasi anggaran tersebut beberapa target pembangunan infrastruktur oleh Kementerian PUPR pada 2017 mendatang antara lain di bidang kedaulatan pangan atau ketahanan air yaitu pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan air baku sebesar 4,18 meter kubik per detik, pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir sepanjang 154 kilometer, pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pengamanan pantai sepanjang 21 kilometer, rehabilitasi jaringan irigasi seluas 274.000 hektar, 39 bendungan (9 baru dan 30 lanjutan), membangun 105 embung-embung, serta 81.000 pembangunan jaringan irigasi.

Di bidang konektivitas jalan yaitu, pembangunan jalan baru (jalan perbatasan, jalan Pansela Jawa, dan Trans Papua sepanjang 828 kilometer, peningkatan kapasitas jalan nasional sepanjang 807 kilometer, peningkatan jembatan sepanjang 566 meter, pembangunan jembatan sepanjang 11.855 meter, pembangunan jalan tol (pemerintah dan swasta) sepanjang 138 kilometer.

Di bidang pembangunan permukiman, yaitu proses pembangunan zona sub inti dan zona pendukung yaitu 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) serta penyelesaian sembilan lokasi PIP, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 3.677 liter per detik, revitalisasi kawasan tematik perkotaan yang berkelanjutan 40 kawasan, pembangunan infrastruktur di permukiman kumuh 1.107 hektar, pembangunan pengolahan air limbah untuk 890.639 kepala keluarga, pembangunan sistem penanganan persampahan untuk 2.641.408 kepala keluarga, serta pengurangan genangan melalui pembangunan infrastruktur drainase seluas 433 hektar.

Di bidang perumahan yaitu pembangunan rumah susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 13.466 unit, pembangunan rumah khusus dalam rangka penanganan paska bencana atau konflik, maritim, daerah tertinggal dan perbatasan negara sebanyak 5.083 unit, pembangunan rumah swadaya untuk penurunan backlog dan rumah tidak layak huni sebanyak 110.000 unit, rumah umum yang terdiri dari rumah tapak dan rusunami melalui KPR FLPP sebanyak 120 ribu unit, Prasarana dan Sarana Umum (PSU) untuk perumahan bagi MBR sebanyak 14 ribu unit, serta subsidi selisih bunga sebanyak 225 ribu unit.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.