:
Oleh G. Suranto, Senin, 24 Oktober 2016 | 14:54 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 1K
Jakarta, InfoPublik - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI (PMK) dengan fungsi koordinasi, sikronisasi dan pengendalian (KSP) di bawah pimpinan Puan Maharani, mencatat capaian penting yang kerap dijadikan acuan berbagai program menyejahterakan rakyat.
Delapan kementerian (Kemdikbud, Kementerian Agama, Kemsos, Kemristekdikti, Kementerian PP dan PA, Kemkes, dan Kementerian PDT dan Transmigrasi) dan sejumlah badan negara lain di bawah koordinasinya, Kementerian PMK terus mengkoordinasikan kinerjanya demi mencapai sejumlah target sasaran pembangunan yang sudah ditetapkan berupa peningkatan kualitas dan kapasitas hidup manusia Indonesia.
“Pemerintah telah mencanangkan percepatan pembangunan yang fokus pada upaya untuk mengatasi kemiskinan, ketimpangn dan kesejahteraan sosial. Tiga langkah strategis untuk mengatasi hal-hal tersebut adalah percepatan pembangunan dan infrastruktur, penyiapan kapasitas produktif dan sumber daya manusia, serta deregulasi dan debirokrasi,” kata Menko PMK, Puan Maharani dalam paparan capaian kinerja dua tahun bidang pembangunan manusia dan kebudayaan pada acara pers briefing dua tahun kerja nyata pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Senin (24/10).
Disebutkan, untuk masalah kualitas hidup, indikator makro menetapkan, bahwa Indeks Pembangunan Manusia (kesehatan, pendidikan, dan hidup yang layak) di tahun 2019 menetapkan sasaran sebesar 76,3, sementara di tahun 2015 angkanya sudah mencapai 69,5 dari 68,8 di tahun 2014. Indeks Gini yang merupakan indikator tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh telah menetapkan sasaran di angka 0,36 pada tahun 2019, sedangkan di tahun 2016 capaiannya telah mencapai angka 0,39 dari 0,40 di tahun 2015.
Target tingkat kemiskinan yang di tahun 2019 diupayakan mencapai angka 9-10 persen, di tahun 2016 ini telah menyentuh angka 10,8 persen jika dibandingkan dengan tahun 2015 lalu yaitu sekitar 11,2 persen. Sementara tingkat pengangguran di tahun 2019 ditarget pada angka 5,2 -5,5 persen. Di tahun 2016 ini sudah mencapai angka 5,5 persen dari 6,18 persen di tahun 2015.
Sementara itu, untuk capaian program perlindungan sosial berupa jaminan kesehatan, khususnya untuk penerima bantuan iuaran di tahun 2019 ditetapkan dapat menyerap sekitar 40 persen penduduk miskin. Di tahun 2016 ini serapannya sudah mencapai 37 persen atau sekitar 92,4 juta jiwa.
Untuk meningkatkan tarap hidup, Kemenko PMK dengan tugas dan fungsinya sejauh ini terus mendorong upaya percepatan penanggulangan kemiskinan melalui program keluarga harapan yang menyasar sekitar 6 juta KK melalui Program Rastra, menyediakan dana untuk penerima bantuan iuran, program Indonesia pintar, program bantuan stimulan perumahan swadaya, pemberdayaan sosial dengan kelompok usaha bersama (KUBE) yang melibatkan dana desa, layanan sosial bagi 54.595 penyandang disabilitas dan 54.140 kaum lansia.
Kemudian, dalam upaya perlindungan perempuan dan anak. Hingga dua tahun ini, Kemenko PMK telah berhasil mengawal Perpu No. 1/2016 atau yang dikenal dengan Perpu Kebiri menjadi UU. Disamping itu, data BPS tahun 2016 menunjukkanm bahwa indeks pembangunan gender telah meningkat dari 69,6 persen menjadi 91,03 persen, sementara indeks pembangunan gender juga meningkat dari 70,5 persen menjadi 70,83 persen.
