Beranda
Nasional Sosial & Budaya
PSSI Daftarkan 40 Pemain Untuk Piala AFF 2016

PSSI Daftarkan 40 Pemain Untuk Piala AFF 2016

Oleh Astra Desita, Minggu, 23 Oktober 2016 | 21:06 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 556

Jakarta, InfoPublik - PSSI mendaftarkan 40 pemain ke Asean Football Federation (AFF) meski pada Piala AFF 2016 yang sedianya digulirkan 19 November hingga 17 Desember 2016 hanya 23 pemain saja yang akan dibawa pelatih Alfred Riedl ke kejuaraan dua tahunan itu.

Berdasarkan data yang dikeluarkan PSSI di Jakarta, Minggu (23/10) sebanyak 40 pemain yang didaftarkan terdiri dari enam orang penjaga gawang (kiper), 13 pemain belakang, 15 pemain tengah atau gelandang serta enam pemain depan.

Pemain yang didaftarkan ini hampir semuanya telah mengikuti pemusatan latihan kecuali pemain naturalisasi Stefano Lilipaly yang belum sempat bergabung dalam pelatnas seperti yang dilakukan saat ini di Stadion Maguwoharjo, Sleman Yogjakarta.

Pemusatan latihan di Kota Gudeg ini selain untuk adaptasi dengan bola resmi Piala AFF 2016 yaitu Mitre Delta Hypeseam juga untuk persiapan menghadapi laga uji coba melawan Myanmar di Yangon pada 4 November dan Vietnam di Hanoi, 8 November.

Pada babak penyisihan, Indonesia tergabung di Grup A bersama dengan tuan rumah Filipina, juara bertahan Thailand serta tim langganan juara Piala AFF yaitu Singapura.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.