Beranda
Nasional Sosial & Budaya
Jakarta Marathon 2016 Diikuti 16 Ribu Peserta

Jakarta Marathon 2016 Diikuti 16 Ribu Peserta

Oleh G. Suranto, Minggu, 23 Oktober 2016 | 18:04 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 348

Jakarta, InfoPublik – Sebanyak 16 ribu peserta mengikuti lomba Jakarta Marathon 2016 yang digelar pada Minggu (23/10). Start dan finish lomba ini dilaksanakan di kawasan Monas, Gambir, Jakarta Pusat.

Kepala Bidang Pembinaan Prestasi Dinas Olahraga dan Pemuda DKI Jakarta, Tedi Cahyono mengatakan, Jakarta Marathon 2016 ini melombakan beberapa kategori yakni Marahton jarak tempuh 42,195 kimometer, Half Marathon 21 kilometer, 10 kilometer, 5 kilometer, dan maratoonz (children sprint).

“Acara lomba lari ini bagus untuk masyarakat, dan diharapkan bisa menjadi gaya hidup masyarakat Jakarta buat kebugaran,” ujarnya Minggu (23/10).

Menurutnya, lomba Jakarta Marathon 2016 ini digelar untuk yang keempat kalinya di Jakarta. Antusias positif dari masyarakat terlihat dari jumlah peserta yang semakin meningkat setiap tahunnya.

“Tahun 2013 lalu sebanyak 10 ribu peserta, dan saat ini sudah meningkat mencapai 16 ribu. Acara olahraga ini baik dan diharapkan tetap menjadi kebanggaan warga DKI,” tandasnya.

Rute Jakarta Marathon 2016 dimulai dari kawasan Monumen Nasional (Monas) menuju Kota Tua Jakarta. Selanjutnya melintasi Lapangan Banteng menuju Jalan Medan Merdeka Barat dan mengarah ke kawasan kuningan. Dari sini, para peserta akan terus berlari menuju Semanggi dan akan kembali ke Kuningan untuk menyelesaikan lomba di kawasan Monas.

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id

Nasional Sosial & Budaya

Oleh Wahyu Sudoyo
Minggu, 22 September 2024 | 15:58 WIB

Kominfo Minta Klarifikasi DJP Terkait Dugaan Kebocoran Data NPWP

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merespons dugaan kebocoran data pribadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan meminta klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). “Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dugaan kebocoran data pribadi NPWP,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/9/2024). Langkah Koordinasi dan Penegakan Hukum Prabu menegaskan bahwa Kementerian Kominfo saat ini tengah menindaklanjuti kasus ini dengan berkoordinasi intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Kepolisian RI (Polri) untuk menyelidiki dan menangani dugaan kebocoran data tersebut. Kominfo menegaskan bahwa pemerintah melindungi data pribadi setiap warga negara melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan ancaman sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan data. “Berdasarkan UU PDP, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dapat dipidana dengan penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Sedangkan penggunaan data pribadi yang bukan miliknya diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp5 miliar,” jelas Prabu. Komitmen Kominfo dalam Penanganan Kasus Kebocoran Data Dirjen IKP Kominfo menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap para pelaku kebocoran data pribadi dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang diatur dalam UU PDP untuk memastikan perlindungan data masyarakat. “Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Prabu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan data penting masyarakat, dan pemerintah melalui Kominfo bersama instansi terkait berkomitmen untuk menangani dugaan kebocoran data itu dengan serius.