Menaker Dorong Buruh Miliki Road Map Perjuangan

Jakarta, InfoPublik - Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dakhiri mendorong sudah saatnya gerakan buruh kembali ke pabrik untuk memperbaiki pendidikan politik, memperkuat basis massa, termasuk perbaikan organisasi di pabrik.

Pasalnya, menurut Hanif, banyak aktivis buruh atau serikat pekerja semangat menyampaikan tuntutan, namun lemah di pabriknya sendiri.

Di jalan gagah-gagah, tuntutan hebat. Begitu habis menuntut macam-macam, lalu pulang ke rumah kontrakan sambil menangis meras keringat. Itu fakta. Jadi, buruh bertahun-tahun dijejali ekspektasi begitu tinggi tapi progresnya begitu lamban, ujar Hanif saat memberikan sambutan dalam peluncuran buku “Hidup dalam Dua Gerakan: Mahasiswa dan Buruh” karya Rekson Silaban di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Kamis (8/9).

Hanif menyatakan, saat ini dibutuhkan kesadaran entitas seluruh pergerakan untuk mengurai persoalan lebih jernih. Secara pribadi, dirinya memiliki political will dan concern ke arah tersebut. “Meski belum ketemu, road map perjuangan buruh harus ada. Ini harus dibicarakan diantara teman-temen buruh,” kata Hanif.

Hanif membayangkan road map ujung dari perjuangan politik buruh adalah kepemilikan saham bersama. “Harus ke arah sana, kalau tidak mau bicara soal upah minimum. Misalnya, saat menghadapi situasi perlambatan ekonomi yang terjadi sekarang di dunia dan Indonesia,” bebernya.

Hanif juga mengingatkan, selain problem ketimpangan buruh yang tak terlepas dari kehancuran basis organisasi buruh sejak Orba berupa tindakan represif pemerintah Orba yang membuat gerakan buruh hancur total dan konflik antar serikat buruh, ada problem profil angkatan kerja di Indonesia yakni 62 persen lulusan SD-SMP.

Kalau menggenjot upah minimum di tingkat angkatan kerja itu saja, pasti akan menjadi persoalan. Contohnya di Karawang dengan UMR Rp3,3 juta. Pengusaha tentunya akan memilih rekruit tenaga kerja yang lulusan S1 dibandingkan SD, SMP dan SMA, papar Hanif.

Hanif menambahkan, selain berupaya mendorong buruh untuk kembali ke pabrik, kedepannya, pihaknya juga akan mendorong manajer HRD pabrik agar bisa disertifikasi. Setelah itu baru mendorong pimpinan serikat pekerja untuk disertifikasi.

Dirinya tak mengelak dalam dunia tenaga kerja selalu terjadi masalah atau ketidaksesuaian. “Biasanya pengusaha, manajer HRD dan disnakernya benar, serikat pekerjanya ga bener karena tidak mengerti urusan. Masalah kecil kemana-mana. Ketika serikat pekerja dan disnaker bener, giliran pengusaha dan manajer HRD tak bener, tak mengerti urusan,” kata Hanif.

Misalnya di Jepang, sekretaris yang cantik diminta menangani personalia, “Bila tak mengerti bagaimana hubungan industrial, bipartit dan tripartit, akhirnya problem yang semula simpel akhirnya menjadi kompleks,” jelas Hanif.

Menurutnya, jika semua persoalan itu bisa dijawab dengan baik oleh gerakan buruh, maka gerakan buruh akan menjadi sebuah gerakan yang bukan hanya kuat secara politis, tapi juga memiliki makna bagi buruh itu sendiri.

Salah satu maknanya adalah saat berserikat bagi buruh, kemudian memberikan manfaat langsung kepada mereka sehingga makin banyak buruh yang berserikat. Tapi, kalau jumlah serikatnya yang makin besar, itu artinya permainan politik hanya ada di pimpinan. Itu kalau kita mau otokritik, tukas Hanif.