BPJS Ketenagakerjaan RI Ajak Negara Global Lindungi Pekerja Rentan

Jakarta, InfoPublik - Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Agus Susanto, hadir sebagai salah satu pembicara di “ILO-China-ASEAN High Level Seminar on Universal Social Protection through South-South Cooperation” di Beijing, Cina pada Senin (5/9).

Adapun agenda pembicaraan pertemuan tersebut, untuk menjalin komitmen dengan para petinggi Negara-Negara Selatan Global dan untuk memastikan seluruh masyarakat dunia dapat menikmati perlindungan jaminan sosial dan hidup secara layak.

High Level Meeting ini merupakan salah satu rangkaian lanjutan pertemuan G20 dan menjadi forum bertukar pengalaman dan penjajakan kerja sama antar Negara Selatan Global.

Setelah dibuka oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Tiongkok, Mr Kong Changseng, selanjutnya Direktur Jenderal ILO, Guy Ryder memberikan sambutan yang mendorong para pemimpin di bidang ketenagakerjaan dan organisasi jaminan sosial untuk terus berinovasi memperluas akses perlindungannya.

Hal ini mengingat baru 27 persen dari populasi dunia yang mendapat akses pada perlindungan jaminan sosial, sementara 73 persen penduduk lain tidak memiliki pilihan untuk berjuang sendirian tanpa perlindungan apapun.

Salah satu tantangan terbesar yang disepakati oleh para pemimpin di bidang ketenagakerjaan dan organisasi jaminan sosial yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah perluasan jaminan sosial kepada pekerja informal atau Bukan Penerima Upah (BPU) dan para pekerja rentan.

Pekerja rentan merupakan pekerja BPU yang belum mampu membayar iuran bulanan untuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, namun mereka rentan mengalami kemunduran ekonomika yang akan membuat hidupnya semakin sulit, jika  mengalami risiko kecelakaan kerja, hari tua dan kematian.

Pertemuan ini juga menyepakati dibutuhkannya suatu mekanisme subsidi pembiayaan jaminan sosial bagi pekerja rentan agar mereka terlindungi sampai mereka mandiri, dan memastikan mekanisme tersebut dapat berkelanjutan dalam jangka panjang.

Beberapa alternatif solusi pembiayaan yang ditawarkan untuk mengatasi hal itu antara lain subsidi melalui kontribusi pemerintah melalui pajak atau realokasi pembiayaan publik untuk investasi jaminan sosial. Alternatif lainya adalah melalui kontribusi iuran masyarakatnya.

Merespon dinamika global tersebut, Agus Susanto memaparkan tantangan yang sama yang kini dihadapi di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut Agus juga mendorong agar penyelenggara jaminan sosial tidak tinggal diam dan terus melakukan inovasi sosial dengan menggandeng kerja sama dari berbagai pihak termasuk pemerintah.

Pemerintah dan organisasi jaminan sosial harus mampu memberikan pilihan solusi kepada masyarakat apabila kapasitas fiskal yang dimiliki pemerintah benar-benar sangat terbatas sehingga tidak tersedia dana subsidi untuk para pekerja rentan, papar Agus.

Agus menyatakan, jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan saat ini sedang mengembangkan program untuk memberikan perlindungan kepada pekerja rentan tersebut. Program ini disebut dengan “Program Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan (GN Lingkaran).

GN Lingkaran merupakan gerakan nasional untuk menggalang solidaritas dari para pelaku usaha swasta dan inisiatif masyarakat untuk berkontribusi dalam donasi iuran BPJSTK yang bertujuan memberikan perlindungan kepada para pekerja rentan ini, kata Agus.

Dana donasi dapat berasal dari dana CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan, baik swasta maupun perusahaan BUMN maupun sumbangan personal. Dengan demikian perlindungan atas risiko sosial ekonomi akibat kecelakaan kerja, hari tua dan kematian dapat dirasakan oleh mereka,” lanjut Agus.

Agus menambahkan bahwa inisiatif ini adalah salah satu pemikiran inovasi sosial yang sedang dikembangkan oleh BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia.

Agus mendorong kerja sama selatan selatan dimana kawasan ASEAN menjadi bagian didalamnya untuk terus melakukan pertukaran pikiran dan pengalaman dalam mengembangkan dan memperluas cakupan kepesertaan jaminan sosial sebagai salah satu agenda kerja sama internasional.

Saya harap pertemuan dengan para petinggi ini dapat membuka diskusi untuk menganalisa pilihan-pilihan yang ada dan memastikan sistem jaminan sosial di masing-masing negara dapat berjalan baik dan sejalan dengan isu nasional, seperti kemiskinan dan lapangan pekerjaan, ujar Agus.

Usulan Agus ini diamini oleh perwakilan ASEAN Secretariat sebagai salah satu kawasan ekonomi terbesar di Negara Selatan Global, Pitchanuch Supavanich, yang menyatakan bahwa saat ini ASEAN Secretariat sedang mendorong perluasan jaminan sosial diseluruh negara anggota ASEAN agar tercipta pasar tenaga kerja yang berkualitas dan memiliki daya saing di era Masyarakat Ekonomi ASEAN.

ASEAN Secretariat saat ini sedang banyak mengembangkan inisiatif kerja sama di bidang jaminan sosial termasuk diantaranya portabilitas pekerja migran diantara Negara-negara ASEAN.