:
Oleh H. A. Azwar, Kamis, 1 September 2016 | 11:00 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 36K
Jakarta, InfoPublik - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengajak semua pihak di lingkungan kementeriannya untuk menjaga komitmen menjalankan program secara akuntabel dan transparan.
Eko mengatakan, pengawasan merupakan fase krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). “Kita harus memiliki akuntabilitas, kredibilitas, dan trust agar dipercaya dan didengar oleh masyarakat. Transparansi dan akutabilitas itu harus dimulai dari internal kementerian,” kata Eko saat membuka Seminar Pengawasan “Peran Pengawasan Intern Pemerintah dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel” di Jakarta, Rabu (31/8).
Eko juga meminta agar semua pihak yang ada di lingkungan Kementerian Desa PDTT menyatukan visi dan menghilangkan ego sektoral, agar persepsi yang muncul tentang Kemendesa, PDT, dan Transmigrasi menjadi baik. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di bawah Inspektorat Jenderal memegang peranan penting dalam mengawal pelaksanaan kebijakan dan program untuk desa.
Jangan sampai program desa dipakai yang bukan sesuai dengan kebutuhan desa karena titipan kepentingan tertentu, termasuk supplier. Kita harus satukan visi untuk bersama membangun desa, pinta Eko.
Selain itu, dirinya siap melakukan pembenahan dan belajar dari lembaga lain yang sudah lebih dulu menjalankan sistem yang bersih, akuntabel, dan transparan. “Kita harus belajar dari Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga yang paling kredibel,” ungkapnya.
Eko mengingatkan akan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2015 untuk Kementerian Desa PDTT, sebagai kementerian baru Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Untuk tahun ini, Eko menargetkan naik tingkat menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Target ini akan tercapai jika seluruh pegawai di lingkungan kementerian memiliki komitmen bersama. Tidak boleh lagi ada tarik menarik kepentingan di internal Kemendesa, PDT, dan Transmigrasi.
Selain dari internal, kita juga minta KPK, BPK, dan BPKP untuk membantu mengawasi. Dengan bersinergi, tahun ini diharapkan kita bisa meraih WTP, katanya.
Sementara, Inspektur Jenderal Sugito mengatakan, seminar pengawasan ini merupakan bentuk keseriusan kementerian dalam mewujudkan wilayah bebas korupsi, bebas KKN, laporan kerja dan manajemen kantor yang baik. Sugito menambahkan, pangkal dari keseriusan ini adalah mengaplikasikan prinsip good and clean governance.
Peran APIP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel ini juga mengemas peran Itjen dari mindset mencari kesalahan setiap program yang dilaksanakan unit kerja. Itjen ingin mendampingi dan memberikan lampu kuning untuk setiap progam yang direncanakan, kata Sugito.