Transaksi e-Warung Bisa Dimonitor Real Time

Jakarta, InfoPublik - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, sejak awal bantuan sosial itu sudah diarahkan untuk non tunai. Untuk pelaksanan membutuhkan proses yang melibatkan 19 kementerian/lembaga terkait.

“Sejak November 2014 atau sebulan setelah dilantik, Presiden memberikan arahan agar bansos diberikan secara non tunai, tapi pelaksanan membutuhkan proses yang melibatkan 19 kementerian/lembaga dan Kemensos salah satunya,” ujar Mensos Khofifah melalui keterangan tertulis, Sabtu (27/8).

Dengan melibatkan 19 kementerian/lembaga, kata Mensos, pihaknya aktif berkomunikasi secara detil dengan Himpuan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Indonesia. “Hasil dari komunikasi tersebut, kami mendapatkan satu format menjalin kemitraan dengan empat bank BUMN yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang sudah interkoneksi sistem di dalamnya,” ucapnya.

Kemudian di-exercise dan diujicobakan di 12 kabupaten/kota yang dipilih sebagai role model. Dibekali sistem webpace, setiap penerima menerima kartu multifungsi sehingga bisa bertransaksi dengan zero cost. “Dengan sistem webpace tersebut, penerima kartu lebih dimudahkan setiap kali bertransaksi, zero cost, dan jika lupa pin bisa menggunakn one time pin (pin yang bisa sekali pakai), ” katanya.

Kemitraan dengan keempat bank BUMN tersebut, dibagi dalam beberapa wilayah, yaitu untuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogjakarta menggunakan BNI. “Untuk Sumatera Selatan dan pulau-pulau lainnya menggunakan BRI. Sedangkan untuk BTN beroperasi di sebagian daerah di Pulau Jawa dan Bali, ” tandasnya.

Tahun ini, ditargetkan e-warung berjumlah 302 titik yang akan melayani 612 ribu penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan beras sejahtera (rastra) dari 3,5 juta keluarga. “Tahun ini, ditargetkan e-warung dibangun 302 yang melayani 612 ribu penerima PKH dan rastra. Sedangkan, untuk 2017 menjadi 3000 e-warung,” katanya.

Pendirian e-warung memang ada persyaratan, yaitu harus bisa terkoneksi dengan jaringan internet. Sebab, sistem akan terkoneksi secara real time dan bisa dimonitor dari kantor Kemensos dan bupati setempat. “Dengan terkoneksi internet tersebut, lalu lintas transaksi bisa dimonitor di Kemensos dan kantor bupati setempat secara real time di tablet, ” katanya.

Program bansos PKH dan rastra sepenuhnya didanai oleh APBN, sehingga belum ada penambahan dari 3,5 juta penerima yang ada. Namun, setiap bulan akan close pembaruan data penerima program perlindungan sosial.

“Setiap bulan para pendamping PKH bisa closing dan melakukan pemutakhiran data, mana yang masih berhak menerima dan siapa yang sudah terentaskan dari kemiskian,” tandasnya.

Realisasi integrated system dari program perlindungan sosial, yaitu satu Keluarga Sangat Miskin (KSM) bisa mendapatkan bansos lebih dari satu, seperti PKH, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta beras sejahtera (rastra).

“Jadi tidak betul tumpang tindih, melainkan adanya sistem yang terintegrasi. Sebab, kalau terpisah-pisah tidak mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia,” katanya.