Apkasi Sepakat Cegah dan Kendalikan Penyakit Tidak Menular

Jakarta, InfoPublik - Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia (Apkasi) bersepakat  mencegah dan mengendalikan penyakit tidak menular, ditandai dengan penandatanganan MoU Ketua Umum Apkasi Mardani H Maming dengan Perwakilan Bupati yang hadir, disaksikan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek.

Menkes menyampaikan apresiasi kepada jajaran Pemda Kabupaten melalui Apkasi yang telah menunjukkan komitmen kuat bagi pengendalian penyakit khususnya penyakit tidak menular (PTM) serta faktor risikonya dalam upaya mendorong perilaku masyarakat untuk hidup sehat. "Penyakit PTM merupakan isu yang penting, perlu dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan komitmen Pemda dalam pencegahan dan pengendalian PTM serta faktor risikonya dalam upaya mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk hidup sehat," kata Menkes di sela-sela acara di Hotel Luwansa Jakarta, Selasa (9/8).

Indonesia saat ini tengah menghadapi transisi epidemologi dalam masalah kesehatan, dimana penyakit menular belum seluruhnya teratasi. Sementara tren PTM cenderung terus meningkat. Data WHO Global Report On Non Communicable Disease (NCD) menyebutkan, bahwa persentase kematian akibat PTM memiliki proporsi sebesar 63 persen dibandingkan dengan penyakit menular.

Adapun di kawasan Asia Tenggara berdasarkan data WHO Global Obsevatory 2011 juga menunjukkan bahwa proporsi kematian kasus karena PTM sebesar 55 persen, lebih besar dibanding penyakit menular. Di Indonesia, tren kematian PTM meningkat dari 37 persen di 1990 menjadi 57 persen di 2015.

Selain itu, berdasarkan sampe registrasi sistem (SRS), dari 10 penyebab kematian utama untuk segala umur, enam diantaranya adalah PTM yaitu, stroke, jantung koroner, diabetes militus dengan komplikasi, hipertensi, penyakit paru obstruktsi kronis dan kecelakaan lalu lintas. "Tren ini dapat berlanjut jika tidak ada perubahan perilaku yaitu pola makan dengan gizi tidak seimbang, kurang aktifitas fisik, merokok dan minum-minuman beralkohol," ujarnya.

Peningkatan prevalensi PTM ini akan berdampak pada peningkatan jumlah layanan rawat jalan dan rawat inap, seta berdampak pada segi ekonomi yang harus ditanggung negara melalui JKN. 

Data menunjukkan bahwa, tiga diantara lima layanan terbanyak dari JKN adalah untuk PTM seperti stroke, hipertensi, Hemodialisis untuk penyakit ginjal kronik."PTM menjadi beban penyakit utama pembiayaan dalam JKN, untuk itu pencegahan dan pengendalian PTM yang paling efektif adalah melalui upaya promotif dan preventif, dengan menerapkan perilaku hidup sehat di masyarakat. Langkah ini merupakan intervensi yang lebih murah dan efektif ketimbang dengan upaya pengobatan setelah timbulnya penyakit," katanya.