• Beranda
  • Nasional Sosial & Budaya
  • Mensos: September 2015-Maret 2016 Warga Miskin Turun 500 Ribu

Mensos: September 2015-Maret 2016 Warga Miskin Turun 500 Ribu

:

Oleh Yudi Rahmat, Selasa, 26 Juli 2016 | 17:40 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 273

Jakarta, InfoPublik - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan mulai  September 2015 hingga Maret 2016,  terjadi penurunan angka kemiskinan sebanyak 500 ribu penduduk miskin.  

“Itu sudah merupakan angka yang luar biasa, yaitu terjadi penurunan jumlah kemiskinan sebanyak 500 ribu dari 11,3 persen menjadi 10,86 persen,” ujar Mensos di Jakarta, Senin (25/7).

Data Badan Pusat Statistik (BPS), kata Mensos, jumlah penduduk miskin sebanyak 28,01 juta atau 10,86 persen pada Maret 2016, berkurang dibanding September 2015 tercatat 28,51 juta orang atau 11,13 persen. "Penurunan tidak lepas dari harga pangan yang mengalami kenaikan dan berdampak signifikan terhadap pengeluaran warga miskin dengan 73 persen lebih digunakan untuk membeli kebutuhan pangan," ucapnya.

Juga, pemerintah berupaya memaksimalkan monitoring harga pangan dan melakukan proses stabilisasi harga, salah satunya dengan menggelar operasi pasar sehingga harga pangan bisa dijaga dan bahkan cukup terjangkau.“Kondisi inflasi menurun, berdampak terhadap harga beras yang memiliki signifikansi terhadap penurunan kemiskinan. Termasuk, mengalami La Nina dan asap kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatra, serta banyak kekhawatiran akan kekurangan pangan," tandasnya.

Selain itu, perlu dilihat bahwa standar kemiskinan BPS terus meningkat dari Rp 344 ribu pada September 2015 menjadi Rp 354 ribu per kapita per bulan pada Maret 2016."Di sini, bisa dipahami bahwa sangat mungkin yang disebut miskin itu adalah orang dengan pengeluaran per bulan semakin tinggi dan juga kita semakin meningkatkan standar kemiskinan," katanya.

Dari hasil data BPS tersebut, bisa menjadi referensi bagi kementerian/ lembaga serta pemerintah daerah (pemda). Terlebih lagi dengan data kemiskinan itu ada yang berbasis di perkotaan mapun di perdesaan."Dibutuhkan intervensi di daerah-daerah dan mesti diupgrade dari percepatan kesejahteraan, kemudian dibikin rincian agar jika ada desa sudah terpetakan, sehingga bisa dilakukan lebih komprehensif," tegasnya.