:
Oleh H. A. Azwar, Selasa, 19 April 2016 | 20:50 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 615
Jakarta, InfoPublik - Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dakhiri mendorong terjadinya percepatan proses masifikasi transformasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menjadi Tenaga Profesional Indonesia (TPI).
Menurut Hanif, TPI diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja di dalam negeri seiring percepatan proyek-proyek pemerintah di bidang pariwisata maupun infrastruktur.
Tenaga profesional ini juga untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil di luar negeri sehingga baik di dalam dan luar negeri TKI harus benar-benar menjadi TPI, ujar Hanif di Jakarta, Selasa (19/4).
Dia menegaskan, peningkatan kompetensi sudah menjadi keharusan. Tetapi jauh lebih penting adalah moving faster dan percepatan tersebut memerlukan dukungan dari berbagai kalangan.
Kami berharap percepatan ini menjadi policy secara keseluruhan, bukan hanya sektor tenaga kerja, tegas Hanif seraya mengaku akan terus meningkatkan dan mengintensifkan pertemuan serta kordinasi dengan Kemenko Kemaritiman.
Hanif khawatir dengan banyaknya proyek pemerintah dan menyerap tenaga kerja tinggi tapi tidak diimbangi dengan ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni.
Peningkatan kompetensi itu bukan saja sangat penting, tetapi juga harus kita garisbawahi bersama, yaitu percepatan. Peningkatan kompetensi, kualitas SDM sudah pasti harus dilakukan, tuturnya.
Dikatakannya, pemerintah telah memiliki modal dasar untuk mentransformasi TKI menjadi TPI dengan adanya Balai Latihan Kerja (BLK) yang sebagian besar berada di bawah Kemenaker, kerjasama dengan swasta dan negara lain.
“Kita juga ingin BLK melakukan re-branding agar semua BLK profesional atau BLK pro,” kata Hanif.
Lebih jauh Hanif menuturkan bahwa hal penting lainnya adalah vocational training dan vocational education. Karena selama ini dia melihat fakta yang mau tidak mau harus memberikan perhatian prioritas ke Vocational Education dan Vocational Trainning. Misalnya, kalau lihat ketimpangan sosial, salah satunya kontributornya adalah masalah ketenagakerjaan.
Sementara Rizal Ramli kepada pers mengatakan, pertemuannya dengan Menaker Hanif membahas upaya percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia. Pertemuan itu merupakan tindaklanjut pertemuan dua pekan sebelumnya untuk mendorong peningkatan percepatan peningkatan tenaga kerja profesional.
Pertemuan usulan percepatan peningkatan kualitas tenaga kerja ini juga sudah dilaporkan ke presiden dan akan dibahas dalam rapat kabinet, kata Rizal.
Rizal menambahkan, keinginan pemerintah untuk transformasi pendidikan yang selama ini bersifat tidak terampil menjadi tenaga profesional untuk menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Rizal berpendapat selama ini sistem pendidikan Indonesia terlalu fokus pada pendidikan umum, bukan kejuruan. Pasalnya selama ini sistem pendidikan Indonesia terlalu berkiblat kepada sistem di Inggris dan AS.
Bayangkan, anggaran pendidikan di Indonesia Rp414 triliun yang seluruhnya untuk pendidikan umum, tuturnya seraya menambahkan usulan percepatan peningkatan kualitas tenaga kerja itu telah disampaikan kepada Presiden dan akan dibahas dalam rapat kabinet.
Rizal menyatakan, sistem pendidikan Jerman, Australia dan Swiss yang lebih fokus mengutamakan sistem kejuruan melalui politeknik dan pelatihan vokasional juga bisa dijadikan panutan agar alumninya memiliki ketrampilan sehingga bisa cepat masuk ke industri.
Sementara kita terlalu jor-joran menyediakan pendidikan umum. Kebanyakan lulusannya berpengetahuan luas, tapi tidak memiliki “skill” yang memadai. Kita ingin transformasi TKI dari sifatnya umum, unskill menjadi tenaga profesional Indonesia, pungkas Rizal Ramli.
