Asian Games 2018, Renovasi GBK Sudah di Tangan Menteri PUPR

:


Oleh Astra Desita, Kamis, 14 April 2016 | 06:38 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 307


Jakarta, InfoPublik - Menuju Asian Games 2018, desain renovasi kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) saat ini sudah diserahkan ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Ahmad Djuhara, Rabu (13/4). Sejak 7 Januari lalu IAI sendiri diberi tugas oleh Kementerian PUPR untuk mendesain 14 venue di GBK yang akan direnovasi plus satu kawasan.

"Desainnya sudah ada di tangan Bapak Menteri (Basuki Hadimuljono), nanti jika disetujui akan ditandatangani oleh Presiden. Tapi maaf kami belum bisa publis sampai tiba waktunya," tutur Ahmad Djuhara.

Desain itu, jelas Ahmad, berpatokan pada tiga hal yaitu kebutuhan, standar, dan keinginan. Aspek "kebutuhan" berkaitan dengan hal-hal fungsional, seperti ramah untuk penyandang cacat, penonton terwadahi dengan cukup, hingga event olahraga terselenggara dengan baik. Aspek "standar" erat kaitannya dengan patokan desain yang disebut layak oleh Dewan Olimpiade Asia (OCA).

Sedangkan aspek "Keinginan" berkaitan dengan apa yang dikehendaki Presiden RI, yakni desain itu harus bagus, tidak memalukan, dan menjadi kebanggaan bangsa dan negara.

Seperti diketahui, sejak dibangun 1962, kawasan SUGBK dianggap sebagai bangunan heritage. Sehingga walaupun akan direnovasi sebisa mungkin tidak menghilangkan aspek cagar budaya ataau kultur yang ada pada bangunan meski dibuat dengan konsep kekinian.

"Kawasan GBK ini adalah legacy peninggalan yang menjadi milik bersama bangsa di tahun 1962. Jadi kita perlu mensyukuri dan membuatnya tetap nyata ada bagi bangsa Indonesia. Tapi di sisi lain ini Asian Games yang membawa hajatan dan kehormatan buat negara sehingga harus dibuat sebaik mungkin," kata Ahmad.

Nah, untuk tidak menghilangkan cagar budayanya itu maka IAI pun terus menjalin komunikasi dengan tim ahli bangunan gedung dan tim ahli. Mereka pula yang akan memberikan izin sebelum akhirnya disepakati oleh Menteri PUPR dan Presiden.

Selain soal desain heritage yang tidak boleh luntur, nyatanya Indonesia juga memiliki pekerjaan rumah yang besar sebab membuat desain yang sesuai standar OCA tidak cukup mudah. Apalagi juga ada proses administrasi yang harus dilewati.

"Makanya, walau desain yang sudah diberikan tetap akan ada perubahan, dan ini akan berlangsung terus sampai pembangunan selesai," tuturnya.