:
Oleh Juliyah, Senin, 11 April 2016 | 15:02 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 310
Sejumlah agenda yang akan dibahas antara lain upaya memperkuat demographic evidence base untuk agenda pembangunan pasca 2015, program monitoring kependudukan dan laporan mengenai arus sumber pendanaan untuk membantu implementasi lebih jauh Program Aksi Konferensi International tentang Kependudukan dan Pembangunan, tindak lanjut Program Aksi dari Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan.
Kedua menyampaikan pengalaman tiap negara anggota dan memberikan masukan terkait upaya nasional dalam rangka mencapai tujuan yang tertera pada PoA ICPD guna memperkuat demographic evidence base dalam agenda pembangunan pasca 2015.
Agenda lainnya adalah kontribusi apa yang bisa diberikan terkait tema ECOSOC dalam rangka mengimplementasikan agenda pembangunan pasca 2015 bergerak dari komitmen ke hasil.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyampaikan bahwa, Indonesia akan memberikan statemen dalam sidang CPD kali ini diantaranya adalah sangat mendukung penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi (ICT) untuk mempercepat pengelolaan data sehingga mampu meningkatkan akurasi dan ketepatan waktu.
Selain itu, kondisi nasional, kapasitas dan prioritas pembangunan harus diperhitungkan dan tercermin dalam indikator. Dalam hal akses data harus menghormati kedaulatan nasional, keamanan dan saling menguntungkan.
Untuk pengumpulan data, Indonesia juga akan menekankan pada kebutuhan informed consent mempertimbangkan isu-isu sensitif, etika dan nilai-nilai, usia dan prosedur medis.
Dalam sesi debat umum dan penyampaian pengalaman tiap negara, pada agenda ini masing-masing negara diharapkan menyampaikan pengalaman nasional dan memberikan masukan terkait upaya nasional dalam rangka mencapai tujuan yang tertera pada PoA ICPD guna memperkuat demographic evidence base dalam agenda pembangunan pasca 2015.
Pada sesi ini Indonesia menyampaikan pengalamannya dalam penggunaan basis data demografi pada perencanaan pembangunan nasional secara makro melalui penggunaan data sensus dan juga data survei rumah tangga. Sedangkan untuk level mikro dalam pembangunan disetiap sektor menggunakan hasil statistik yang rutin dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.
Terkait dengan Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia telah menyelaraskannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Juga terkait dengan implementasi dari SDGs, harus mengedepankan rasa memiliki dari level akar rumput dan juga penting adanya keterlibatan dan kemitraan dari seluruh stakeholders termasuk di dalamnya pemerintah daerah.
Selain itu pemerintah pusat harus konsisten memainkan peran penting dalam memfasilitasi, kooordinasi dan pemberdayaan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan SDGs.
Indonesia mendorong untuk memperkuat institusi nasional untuk mengumpulkan data bagi Post-2015 Development Agenda, dan juga mendorong PBB untuk memberikan dukungan meningkatkan kapasitas tiap negara anggota CPD, dengan negara lain tidak terbatas pada kerjasama selatan-selatan.
Indonesia menyampaikan bahwa tujuan, target dan indikator SDGs harus jelas, terukur dan dapat dicapai karena setiap negara memiliki kekhususan masing-masing. Indonesia mengakui bahwa belum ada indikator SDGs yang sudah disetujui, oleh karena itu Indonesia sangat mendukung PBB untuk segera menyelesaikan indikator SDGs.