Kebijakan Cukai BBM Dinilai Tidak Tepat

Menurut Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam Ali, wacana pungutan cukai BBM sebagai upaya menggenjot pemasukan negara dan pengendalian konsumsi bahan bakar dianggap kurang tepat.

"Saya pikir tidak cukup alasan bagi pemerintah untuk mengenakan cukai pada BBM. Pajak BBM kita termasuk tertinggi di dunia,” katanya dalam keterangan pers yang diterima InfoPublik di Jakarta, Senin (28/3).

Politisi PKB itu menguraikan pajak BBM saat ini komponennya sudah banyak. Ada pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai), belum lagi pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB). Hal ini yang membuat harga BBM tergolong tinggi.

"Untuk itulah dengan tegas PKB menolak adanya jenis pungutan baru atas BBM. Apalagi harga BBM, khususnya jenis Premium sudah di atas harga keekonomiannya," ungkapnya.

Syaikhul meminta Kemenkeu maupun kementerian terkait tidak asal mengumbar isu terutama terkait kebijakan yang semakin membebani masyarakat dengan berbagai pungutan.

"Kita masih ingat dulu menteri ESDM ngomong mau buat pungutan Dana Ketahanan Energi atas BBM. Namun kami tolak rencana itu. Sekarang pihak Kemenkeu mau bikin pungutan lain lagi atas BBM. Ini maunya bikin kebijakan yang gampang, tapi kok bikin susah rakyat. Kalau mau pajak kendaraannya yang diatur, dan transportasi massal diperbaiki,” ungkapnya.