:
Oleh Astra Desita, Selasa, 29 Maret 2016 | 08:02 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 205
Jakarta, InfoPublik - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan sebanyak dua sekolah di Jawa Timur batal mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) karena tidak siap dan kurangnya fasilitas pendukung.
"Sebanyak dua sekolah yang mundur dari UNBK berasal dari Jawa Timur," ujar Kepala Pusat Pendidikan (Kapuspendik) Kemendikbud, Nizam, kepada wartawan di Jakarta, Senin (28/3).
Kedua sekolah tersebut telah mengirim surat kepada Kemdikbud dan meminta beralih ke Ujian Nasional (UN) berbasis kertas. Dengan demikian, jumlah sekolah yang ikut UNBK sebanyak 4.402 sekolah atau sekitar 927.000 siswa. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 554 sekolah.
"Beberapa daerah seperti Jawa Timur mengalami peningkatan paling tinggi peserta UNBK, kepala daerahnya sangat progresif. Begitu juga dengan DKI Jakarta yang naik secara signifikan sekolah yang menggunakan UNBK."
Nizam menyebut yang paling dihargai dalam penerapan UNBK ini adalah saling berbagi sumber daya. Sekolah yang menyelenggarakan UNBK dapat menggunakan peralatan komputer yang ada di sekolah tersebut.
Sementara, sekolah yang peralatannya kurang, bisa memanfaatkan fasilitas lengkap yang tersedia di sekolah terdekat, terutama bagi sekolah yang memiliki fasilitas berlebih.
UNBK juga diselenggarakan di sekolah Indonesia yang ada di luar negeri seperti Singapura, Kuala Lumpur, Jeddah, Belanda dan Moskow. Sementara, sembilan sekolah Indonesia di luar negeri lainnya masih menggunakan kertas. Nizam menyebut soal kertas untuk sekolah Indonesia yang di luar negeri telah sampai di lokasi.
"Kami tekankan ke sekolah-sekolah, kondisi infrastruktur kita memang belum seperti di luar negeri. Tetapi yang terpenting anak-anak tidak dirugikan saat ada gangguan, itu yang diantisipasi," tambah dia.
Beberapa kendala yang terjadi dalam penyelenggarakan UNBK seperti ketersediaan listrik yang belum sepenuhnya merata.
Sebelumnya Kemdikbud telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan PLN terkait ketersediaan listrik saat proses UN berlangsung.
UN bagi peserta SMA/MA/SMK akan diselenggarakan pada 4 April mendatang. Sejak 2015, UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan melainkan digunakan untuk pemetaan. Selain nilai, sekolah juga dinilai indeks integritasnya.
