Sebagian Besar Daerah Di Indonesia Hadapi Masalah Gizi Akut Kronis

:


Oleh Juliyah, Sabtu, 19 Maret 2016 | 13:03 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 1K


Jakarta, InfoPublik - Berdasarkan hasil pemantauan Status Gizi (PSG) 2015 yang dilakukan Kementerian Kesehatan, diketahui sebagian besar kabupaten-kota di Indonesia masih mempunyai permasalahan gizi yang bersifat akut kronis, sementara hanya 9 kabupaten/kota yang sudah dapat mengatasi permasalahan tersebut.

"Pemantauan status gizi (PSG) ini akan mampu menjawab implementasi dan kebijakan apa saja yang dapat dilakukan Kementerian Kesehatan dan sektor terkait lainnya khususnya pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan gizi," kata Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes, Anung Sugihantono dalam temu media puncak hari Gizi Nasional ke-56 di Jakarta, Jumat (18/3).

Menurutnya, masih banyaknya daerah yang masih memiliki persoalan gizi bukanlah sesuatu yang baru, hal ini diakuinya karena selama ini konsep pembangunan kesehatan yang disampaikan ke Pemda lebih kepada kegiatan yang dilakukan bukan pada bagaimana target dari hasil pembangunan gizi.

"Ini salah satu kesalahan dalam mengelola informasi yang ada, hasil dari PSG diharapkan akan dapat dijadikan kebijakan  daerah dalam melakukan pembangunan kesehatan," ungkapnya.

Direktur Gizi Masyarakat Doddy Izwardy menjelaskan, PSG telah dilakukan sejak 2014. Kemenkes melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui permasalahan gizi di Indonesia, pada saat itu PSG 2014 masih terbatas di 150 kabupaten/kota di Indonesia.

Di 2015 lalu PSG telah dilakukan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia dengan hasil menunjukkan sekitar 18,7 persen balita memiliki gizi kurang, 29,0 persen balita pendek dan 11,9 persen balita kurus.

"Dari 496 kab/kota yang dianalisis sebanyak 404 kabupaten-kota mempunyai permasalahan gizi yang bersifat Akut-Kronis, sehingga upaya perbaikan gizi bukan hanya yang bersifat intervensi spesifik (intervensi kesehatan saja) namun juga perlu intervensi gizi sensitif (non kesehatan)," ujarnya.

Menurut Doddy hanya 9 kabupaten/kota di Indonesia yang tidak memiliki permasalahan gizi yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kota Pagar Alam Sumatera Selatan, Kabupaten Muko-Muko dan Kota Bengkulu, Belitung Timur, Kota Semarang, Kabupaten Tabanan Bali, Kota Depok Jawa Barat dan Tomohon Sulawesi Utara.

"Permasalahan gizi akut dan kronis terkait dengan kemiskinan, asupan makanan yang tidak terpola dengan baik, minimnya pengetahuan tentang pengolahan makanan, karena itu upaya perbaikan gizi bukan hanya yang bersifat spesifik namun juga harus bersifat sensitif," katanya.

Intervensi gizi spesifik yaitu upaya-upaya untuk mencegah dan mengurangi gangguan secara langsung yang pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan seperti imunisasi, pemberian makanan tambahan ibu hamil dan balita, monitoring pertumbuhan balita di Posyandu dengan sasaran khusus kelompok 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) yaitu pada saat kehamilan, ibu menyusui dan anak usia 0-23 bulan.

Adapun intervensi gizi sensitif berupa upaya-upaya untuk mencegah dan mengurangi gangguan secara tidak langsung diantaranya berbagai kegiatan pembangunan non kesehatan, kegiatan antara lain berupa penyediaan air bersih, penanggulangan kemiskinan dan kesetaraan gender dengan sasaran masyarakat umum dan tidak khusus hanya untuk 1000 HPK.