Presiden Bahas Progres Pembangunan Velodrome dan Equestrian

:


Oleh Astra Desita, Selasa, 12 Januari 2016 | 10:04 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 511


Jakarta, InfoPublik - Deputi Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora Gatot S Dewa Broto menggelar jumpa pers terkait rapat terbatas persiapan Asian Games (AG) 2018 dan MotoGP 2017  di Gedung Kempora, Jakarta, Senin, (11/1) malam.

Gatot melaporkan hasil rapat terbatas tingkat menteri yang diselenggarakan sejak pagi di kantor Kemenko PMK dan siang di Istana Negara bersama Presiden Jokowi. "Rapat tadi membahas pembangunan Velodrome di Rawamangun dan Equestrian yang belum ada progress dari Pemda DKI. Untuk Wisma Atlet, malam ini akan diumumkan undangan lelang pengerjaan renovasi Blok C2 dan D10. Blok itu sudah menampung seluruh atlet. Jika kurang, akan dibangun lagi di Blok C3 oleh Perumnas," ujar Gatot.

Menurutnya, velodrome dan equestrian tidak mungkin tidak dibangun, karena persyaratan OCA menghendaki dibangun. Sementara pembangunan Wisma Atlet Kemayoran dan GBK sudah on the track dan jalan terus sesuai time line. Untuk memperkecil reaksi OCA terkait pembangunan fisik GBK, Satgas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan memaparkan master plan renovasi.

"Revisi maskot, dilaporkan masih tetap jalan. Setelah rapat terbatas di Istana Negara, Menpora menemui Wapres Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden terkait revisi itu karena Wapres yang sebelumnya meluncurkan maskot. Prinsipnya, Wapres JK tidak mempermasalahkan revisi," katanya.

Terkait MotoGP, Gatot menekankan tiga hal yang harus dipenuhi terlebih dulu oleh pihak Sirkuit Sentul. Pertama, menyelesaikan master plan dalam waktu satu minggu oleh Tinton Suprapto. Kedua, menyelesaikan kontrak dengan Dorna. Ketiga, menyerahkan Surat Pernyataan yang berisi kepemilikan Sirkuit Sentul oleh Tinton Suprapto selaku dirut dan Tommy Soeharto selaku komisaris utama. Tujuannya agar keduanya bertanggungjawab jika ada masalah hukum di kemudian hari. Keppres MotoGP tidak akan pernah ditandatangani Presiden jika tiga hal itu tidak diselesaikan. 

"Arahan Presiden menyatakan masalah MotoGP harus dikaji sungguh-sungguh karena ada penggunaan APBN kepada swasta murni," pungkas Gatot.