Portal Berita InfoPublik

Beranda
Nasional Politik & Hukum

Indeks Nasional Politik & Hukum

Nasional Politik & Hukum

Oleh Eko Budiono
Senin, 4 April 2016 | 00:06 WIB

Pengamat Imbau DPR dan Pemerintah Revisi UU Pilkada

Jakarta, InfoPublik - Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah diimbau segera membahas revisi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada.

Nasional Politik & Hukum

Oleh Yudi Rahmat
Minggu, 3 April 2016 | 13:08 WIB

Panglima TNI: Pesantren Mampu Mencetak Pemimpin Bangsa

Jakarta, InfoPublik - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, pondok pesantren sebagai lembaga yang mampu mencetak dan mempersiapkan generasi muda yang agamais, berpengetahuan luas dan berwawasan kebangsaan serta calon pemimpin-pemimpin bangsa.

Nasional Politik & Hukum

Oleh Jhon Rico
Sabtu, 2 April 2016 | 21:13 WIB

Indonesia Utamakan Keselamatan 10 WNI yang Disandera

Jakarta, InfoPublik - Kepala Badan Intelejen Negara Sutiyoso mengatakan Indonesia akan mengedepankan langkah-langkah tanpa kekerasan dalam menyelesaikan kasus penyanderaan 10 Warga Negara Indonesia oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina.

Nasional Politik & Hukum

Oleh Eko Budiono
Sabtu, 2 April 2016 | 21:12 WIB

Mendagri: Pilkada Serentak Masih Belum Efisien

Jakarta, InfoPublik - Kementerian Dalam Negeri mengakui pilkada serentak 2015 masih belum efisien. Pesta demokrasi tersebut justru menyebabkan pembengkakan biaya sampai 60 persen.

Nasional Politik & Hukum

Oleh Yudi Rahmat
Sabtu, 2 April 2016 | 21:12 WIB

TNI Kembali Temukan Ladang Ganja di Perbatasan RI-PNG

Jakarta, InfoPublik - Prajurit TNI dari Batalyon Infanteri (Yonif) 406/Candra Kusuma, Purbalingga, Jawa Tengah, yang melaksanakan tugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) di wilayah RI-PNG, beberapa waktu lalu kembali menemukan lad

Nasional Politik & Hukum

Oleh Wandi
Sabtu, 2 April 2016 | 12:56 WIB

Pemerintah RI Harapkan Bisa Operasi Bersama dengan Filipina Bebaskan WNI

Jakarta, InfoPublik - Hingga kini, 10 warga negara Indonesia (WNI) masih disandera kelompok militan Abu Sayyaf di Filipina. Namun, negara tersebut menolak bantuan Indonesia untuk melakukan operasi pembebasan sandera.

Nasional Politik & Hukum

Oleh Eko Budiono
Sabtu, 2 April 2016 | 12:46 WIB

Kemdagri Targetkan Pangkas 50 Persen Perda Bermasalah

Jakarta, InfoPublik - Kementerian Dalam Negeri menargetkan pemangkasan 50 persen peraturan daerah (perda) bermasalah sampai Juni 2016.

Nasional Politik & Hukum

Oleh Untung S
Sabtu, 2 April 2016 | 12:40 WIB

KPK Periksa Kajati DKI dan Aspidsus Sebagai Saksi OTT PT BA

Jakarta, InfoPublik - Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku sudah memeriksa Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta Sudung Situmorang dan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DKI Tomo Sitepu, sebagai saksi terkait Operasi Tangkat Tangan (OTT) terh

Mahasiswa Tunanetra Pertama Unair Raih Gelar S2 Kebijakan Publik

Banjarbaru Menuju Energi Bersih: Peresmian Panel Surya di SMP Negeri 11

Hari Ibu ke-96, Kaum Ibu di Batang Diharap Terus Gali Potensi Diri agar Makin Menginspirasi

Pj Bupati Kapuas Lakukan Peninjauan Ketersediaan Beras Menyambut Natal dan Tahun Baru

Kalsel Gali Sumber Bantuan Peralatan Mitigasi Bencana

Pengamat Imbau DPR dan Pemerintah Revisi UU Pilkada

Panglima TNI: Pesantren Mampu Mencetak Pemimpin Bangsa

Indonesia Utamakan Keselamatan 10 WNI yang Disandera

Mendagri: Pilkada Serentak Masih Belum Efisien

TNI Kembali Temukan Ladang Ganja di Perbatasan RI-PNG

Pemerintah RI Harapkan Bisa Operasi Bersama dengan Filipina Bebaskan WNI

Kemdagri Targetkan Pangkas 50 Persen Perda Bermasalah

KPK Periksa Kajati DKI dan Aspidsus Sebagai Saksi OTT PT BA