Mendagri: Pilkada Serentak Masih Belum Efisien

Jakarta, InfoPublik - Kementerian Dalam Negeri mengakui pilkada serentak 2015 masih belum efisien. Pesta demokrasi tersebut justru menyebabkan pembengkakan biaya sampai 60 persen.

“Tentu dalam pilkada serentak masih ada yang belum perlu dibenahi, dan ke depan saya harapkan bisa lebih baik,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai seminar tentang Efektivitas Pilkada dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Universitas Moestopo (Beragama), Sabtu (2/4).

Menurut Mendagri, secara umum pilkada serentak tersebut telah berjalan secara aman, meski ada sejumlah insiden seperti pembakaran kantor KPU di Kalimantan Tengah.

“Tentu saja masih diperlukan kerja keras dari seluruh pihak agar pilkada serentak di tahun 2017 mendatang dapat lebih baik lagi,” katanya.

Selain pilkada, Mendagri menegaskan pihaknya saat ini akan memangkas sekitar 43 ribu peraturan yang dinilai  tidak mendukung perbaikan birokrasi dan investasi.

“Indonesia ini sudah layak disebut negara peraturan, karena terlalu banyak aturan yang ada baik di pusat maupun daerah,” katanya. Ia mencontohkan  kesulitan yang dialami Presiden Joko Widodo dalam memperbaiki kinerja di lingkungan istana.

“Pernah ada kesalahan ketik dan singkatan lembaga negara oleh lingkungan istana, namun Presiden Jokowi tidak dapat segera mengambil tindakan atau diskresi karena ada regulasi yang  melarang,” paparnya.

Ia menambahkan saat ini  sudah memangkas sekitar 1000 regulasi  yang  bertentangan dengan peraturan di atasnya. “Saya sudah diperintahkan oleh Presiden Jokowi untuk memangkas sekitar 5000 peraturan daerah yang dapat menghambat investasi, atau tidak sesuai dengan peraturan di atasnya,” tambahnya.