Jakarta, InfoPublik — Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), Rudi Setiawan, menegaskan fasilitas bangunan yang dijuluki "apartemen" di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, tidak terdaftar sebagai Barang Milik Negara (BMN) dan diindikasi kuat sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang aparatur sipil negara (ASN).
Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan pembangunan fasilitas khusus tersebut tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan didirikan secara swadaya di area terlarang, yakni kawasan bantaran sungai.
Hal itu disampaikan Rudi Setiawan, melalui keterangan resmi, di sela-sela peninjauan lapangan yang dihadiri oleh jajaran Komisi XIII DPR RI, Inspektorat Jenderal Kemenimipas, Ditjenpas, serta Kanwil Ditjenpas Jawa Barat di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/9/2026).
Selain itu, tim gabungan mengidentifikasi adanya indikasi pelanggaran disiplin tingkat berat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
"Bangunan ini bukan bersumber daripada anggaran APBN. Ini swadaya sendiri dan ini tidak terdaftar di BMN," kata Rudi Setiawan.
Irjen Rudi mengungkapkan, tim penelusuran telah mengantongi sejumlah data terkait pihak-pihak yang pernah menghuni fasilitas tersebut berdasarkan barang peninggalan dan foto yang ditemukan di lokasi.
Saat ini, pemeriksaan difokuskan untuk mengungkap pihak yang mendanai, menggunakan, hingga pejabat lapas yang membiarkan keberadaan bangunan ilegal tersebut.
"Memang ada yang ditempati atau dihuni dengan ditandai adanya foto. Itu kami sudah dapatkan beberapa informasi, siapa yang di sana dan kami menindaklanjuti siapa yang membiarkan dan sebagainya," katanya.
Selain fasilitas hunian, tim gabungan juga mendalami keberadaan area kebugaran, ruangan calon simulator golf, serta peruntukan ruang asimilasi di bagian belakang lapas. Atas temuan-temuan tersebut, Kemenimipas menyatakan telah mengarah pada indikasi penyalahgunaan jabatan oleh oknum petugas.
"Kesimpulan sementara bahwa ada peristiwa penyalahgunaan wewenang. Saya ulangi lagi, ada peristiwa penyalahgunaan wewenang," tegas Rudi Setiawan.