Jakarta, InfoPublik – Komisi Yudisial (KY) memulai tahapan krusial dalam seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc Mahkamah Agung (MA) melalui wawancara terbuka yang berlangsung pada 3–7 Agustus 2026. Proses ini menjadi penentu lahirnya hakim-hakim yang tidak hanya unggul secara akademik dan profesional, tetapi juga memiliki integritas, independensi, serta komitmen kuat dalam menegakkan keadilan.

Sebanyak 23 peserta mengikuti tahapan tersebut, terdiri atas 19 calon hakim agung, dua calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM), dan dua calon hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Mahkamah Agung. Wawancara dilaksanakan secara terbuka di Auditorium KY dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube Komisi Yudisial sebagai bentuk transparansi kepada publik.

Ketua KY Abdul Chair Ramadhan menegaskan, wawancara terbuka tidak sekadar menguji kemampuan teknis dan pengalaman para peserta. Tahapan ini juga diarahkan untuk mengukur kualitas moral serta kepemimpinan calon hakim yang kelak akan memegang peran strategis dalam sistem peradilan nasional. "Melalui wawancara ini, KY menggali integritas, independensi, kepemimpinan, komitmen terhadap penegakan hukum, serta kepekaan terhadap nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat," ujar Abdul Chair, dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Senin (3/8/2026)

Ia menjelaskan, hasil wawancara akan dipadukan dengan penilaian pada tahapan seleksi sebelumnya untuk menentukan peserta yang layak diusulkan kepada DPR.

Menurut Abdul Chair, KY berharap proses seleksi menghasilkan hakim-hakim terbaik yang mampu melahirkan putusan berkeadilan, memberikan arah bagi perkembangan hukum nasional, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Tahapan wawancara dipandu oleh tujuh komisioner KY bersama panelis tamu yang disesuaikan dengan bidang keahlian masing-masing peserta. Pada hari pertama, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Suharto hadir sebagai pakar hukum pidana, didampingi Wahiduddin Adams sebagai pakar kenegarawanan.

Seleksi tahun ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan Mahkamah Agung atas 11 hakim agung, yang terdiri atas empat hakim agung kamar pidana, dua hakim agung kamar perdata, dua hakim agung kamar agama, serta tiga hakim agung kamar tata usaha negara khusus pajak. Selain itu, KY juga menyeleksi dua hakim ad hoc HAM dan satu hakim ad hoc Tipikor untuk mengisi jabatan yang masih kosong di MA.

Jadwal wawancara

Senin, 3 Agustus 2026 – Kamar Pidana

Abdul Azis (Wakil Ketua PT Pekanbaru)
Bambang Myanto (Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA)
Dhifla Wiyani (Advokat)
Nirwana (Ketua Pengadilan Tinggi Makassar)

Selasa, 4 Agustus 2026 – Kamar Pidana

Setyanto Hermawan (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya)
Sudharmawatiningsih (Panitera Mahkamah Agung)
Sugiyanto (Sekretaris Mahkamah Agung)
Suprapti (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang)
Syamsul Arief (Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA)

Rabu, 5 Agustus 2026
Kamar Perdata

I.G. Eko Purwanto (Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA)
Nurnaningsih (Notaris)
Sobandi (Kepala Badan Urusan Administrasi MA)
Suwarno (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar)

Kamar Tata Usaha Negara Khusus Pajak

L.Y. Hari Sih Advianto (Hakim Pengadilan Pajak)

Kamis, 6 Agustus 2026
Kamar Tata Usaha Negara Khusus Pajak

Maftuh Effendi (Hakim Tinggi Pemilah Perkara pada Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara MA)
Yeheskiel Minggus T. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang)

Kamar Agama

Achmad Nurul Huda (Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA)
Mamat Ruhimat (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung)
Musthofa (Panitera Muda Perdata Agama MA)

Jumat, 7 Agustus 2026
Calon Hakim Ad Hoc Tipikor

Musthofa (Panitera Muda Perdata Agama MA)
Sudiyo (Pelaksana Tugas Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang)

Calon Hakim Ad Hoc HAM

Edwin Partogi Pasaribu (Advokat)
Roki Panjaitan (Purnabakti Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang)

Tahapan wawancara terbuka ini menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan proses rekrutmen hakim agung dan hakim ad hoc berlangsung transparan, akuntabel, serta menghasilkan figur yang mampu menjaga independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia.