Jakarta, Infopublik – Integritas hakim menjadi fondasi utama dalam mewujudkan peradilan yang bersih, adil, dan berwibawa. Tanpa integritas yang kuat, kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan akan sulit dibangun, padahal kepercayaan masyarakat merupakan modal penting bagi tegaknya supremasi hukum.

Hal itu ditegaskan Anggota Komisi Yudisial (KY), F. Willem Saija, saat memberikan penguatan integritas kepada para hakim, panitera pengganti, dan aparatur sipil negara di Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Sumatra Utara, Kamis, (11/6/2026).

Menurut Willem, peradilan yang bersih bukan sekadar target administratif atau capaian institusional, melainkan fondasi strategis bagi pembangunan bangsa menuju visi Indonesia Emas 2045. “Peradilan yang bersih dan berwibawa bukan sekadar target institusional, melainkan fondasi mutlak yang harus dipersiapkan demi menyongsong visi besar Indonesia Emas,” tegas Willem.

Sebagai Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian, dan Pengembangan KY, Willem menekankan bahwa setiap hakim dan aparatur peradilan wajib menjaga integritas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Selain integritas, ia menyoroti pentingnya menjunjung tinggi prinsip imparsialitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap proses peradilan. Menurutnya, ketiga aspek tersebut merupakan elemen kunci untuk memastikan lembaga peradilan tetap independen dan dipercaya masyarakat.

Willem menjelaskan, transparansi dapat diwujudkan melalui sikap jujur, terbuka, serta patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Sementara akuntabilitas harus diperkuat melalui sistem pengawasan internal maupun eksternal yang berjalan efektif.

Ia juga menilai mekanisme pengaduan masyarakat harus terus diperkuat sebagai instrumen evaluasi sekaligus umpan balik terhadap kualitas layanan peradilan.

“Tujuan menjaga integritas adalah terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, menjaga reputasi lembaga, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparatur yang jujur, adil, dan bertanggung jawab,” jelasnya.

Dalam pemaparannya, Willem juga menyoroti pentingnya membangun budaya malu terhadap pelanggaran etik. Menurutnya, kesadaran moral menjadi benteng pertama untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

Ia mengingatkan seluruh aparatur peradilan untuk menghindari konflik kepentingan, menjaga profesionalisme, serta menjalankan disiplin kerja secara konsisten. Lebih jauh, Komisi Yudisial memandang transformasi digital sebagai salah satu langkah strategis dalam memperkuat integritas lembaga peradilan. Digitalisasi layanan dinilai mampu meminimalkan interaksi langsung antara pencari keadilan dan aparatur pengadilan yang berpotensi menimbulkan praktik penyimpangan.

Transformasi tersebut mencakup digitalisasi manajemen perkara, administrasi peradilan, hingga sistem pengawasan.

Dengan sistem yang semakin terdigitalisasi, proses pelayanan diharapkan menjadi lebih transparan, efisien, dan mudah diawasi.

Willem menambahkan, pengawasan internal yang berkelanjutan tetap menjadi faktor penting untuk memastikan integritas aparatur peradilan terus terjaga. Karena itu, sinergi antara Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial perlu terus diperkuat.

Pengawasan tersebut mencakup pemantauan kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), gaya hidup aparatur, hingga penindakan terhadap oknum yang terbukti menyalahgunakan jabatan. “Pengawasan internal berkelanjutan diperlukan untuk memperkuat fungsi pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam memantau integritas aparatur serta menindak setiap penyalahgunaan wewenang,” pungkas Willem.

Penguatan integritas hakim dan aparatur pengadilan menjadi bagian penting dari reformasi sektor hukum nasional. Dengan peradilan yang bersih, profesional, dan akuntabel, masyarakat diharapkan semakin percaya bahwa hukum benar-benar hadir sebagai instrumen keadilan, bukan sekadar prosedur formal.