Jakarta, InfoPublik – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menaikkan status dugaan kasus korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi dari penyelidikan tertutup ke tahap penyidikan. Langkah agresif ini diambil setelah KPK mengantongi kecukupan alat bukti melalui gelar perkara (ekspose) yang dilakukan pada Rabu malam.

Dalam perkembangannya, lembaga antirasuah tersebut menetapkan delapan orang sebagai tersangka dari total 18 orang yang sebelumnya diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT). Sementara itu, 10 orang lainnya yang berstatus sebagai saksi telah dipulangkan oleh tim penyidik.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa dari delapan orang yang resmi menyandang status tersangka, salah satunya merupakan mantan pejabat tinggi negara. "Adapun kepada delapan orang tersangka tersebut, salah satunya yaitu saudara SK yang merupakan Dirjen Imigrasi periode 2023-2024," ujar Budi dalam keterangannya kepada media, Kamis (4/6/2026).

Untuk kepentingan penyidikan dan mencegah para tersangka memengaruhi saksi atau menghilangkan bukti, KPK langsung melakukan penahanan terhadap kedelapan tersangka tersebut untuk 20 hari pertama.

Para tersangka diduga kuat terlibat dalam praktik rasuah terkait pengurusan dokumen keimigrasian. KPK menilai seluruh unsur melawan hukum dalam perkara ini telah terpenuhi secara materiel.

Mereka dijerat dengan pasal berlapis, yaitu: Pasal 12e UU Tipikor: Terkait dugaan tindak pidana korupsi pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian dan Pasal 12B UU Tipikor: Terkait dugaan penerimaan gratifikasi atau pemberian lainnya.

Sebagai langkah lanjutan pasca-penetapan tersangka, tim penyidik KPK langsung bergerak cepat melakukan sterilisasi dengan memasang KPK Line (garis pembatas KPK) di sejumlah titik strategis. Penyegelan ini dilakukan guna mengamankan lokasi sebelum dilakukannya penggeledahan dalam waktu dekat.

Menariknya, area penindakan ini tidak hanya berpusat di ibu kota. Selain di Jakarta, KPK juga melakukan penyegelan ruangan di wilayah lain, termasuk di Bali. KPK menegaskan saat ini penanganan perkara masih difokuskan secara mendalam kepada delapan tersangka yang sudah ditetapkan.

"Detail mengenai konstruksi perkara, linimasa (tempus delicti), hingga total kerugian negara atau nilai suap secara rinci akan dibeberkan secara komprehensif dalam konferensi pers resmi yang akan digelar dalam waktu dekat," tutupnya.