Jakarta, InfoPublik - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan, Indonesia tetap berkomitmen untuk memperkuat kerja sama negara-negara anggota D-8 melalui penyelenggaraan kegiatan yang membahas tantangan bersama meski menunda pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kemlu RI, Heru H Subolo, melalui keterangan resmi, dalam Preliminary Discussion D-8 Youth Dialogue bertema “Navigating Uncertainty, Building Resilience” di Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (3/6/2026).

Kegiatan diskusi tersebut diselenggarakan oleh Kemlu RI bekerja sama dengan Universitas Airlangga (Unair) dan menjadi salah satu capaian keketuaan Indonesia di D-8 periode 2026-2027.

Heru menyatakan,  kemitraan dengan lembaga nonpemerintah yang mengutamakan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan para ahli akan memperkaya perspektif, rekomendasi, dan solusi yang inovatif dan inklusif.

Diskusi tersebut berfokus pada dua dari lima isu prioritas keketuaan D-8 Indonesia, yaitu “Energy Resilience in the Midst of Global Uncertainty” dan “Food Security in a Time of Crisis”.

Diskusi itu mencatat bahwa ketahanan energi dan pangan lahir dari ekosistem yang berkelanjutan, yang mencakup antara lain pasokan yang aman, ruang fiskal yang sehat, transisi yang adil, dan penerimaan sosial yang kuat.

Diskusi tersebut juga menyoroti pemuda sebagai salah satu pilar masyarakat yang berperan penting dalam membangun kesadaran bersama dan memelopori kegiatan konkret yang berorientasi pada solusi.

Terkait hal tersebut, Wakil Rektor Unair Bidang Riset, Inovasi, dan Community Development, Muhammad Miftahussurur, menyerukan agar kampus dapat menjadi katalisator pelaksanaan rekomendasi kegiatan dan mendorong misi-misi D-8 yang ditujukan untuk memecahkan tantangan bersama.

Sementara itu, Deputi II Bidang Polugri Kemenkopolkam, Muhammad K Koba, mengatakan bahwa D-8 memiliki karakter unik sebagai aliansi ekonomi lintas kawasan Global South yang meliputi Asia Selatan, Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika.

Menurutnya, karakter tersebut membuat D-8 berpotensi sebagai kelompok kekuatan menengah (middle-power group) yang mampu menjadi penyeimbang di tengah rivalitas kekuatan besar, fragmentasi tatanan global, dan meningkatnya proteksionisme.

D-8 merupakan organisasi kerja sama ekonomi negara berkembang yakni Azerbaijan, Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Pakistan, dan Turkiye.