Jakarta, InfoPublik - Presiden Prabowo Subianto menyoroti kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) saat menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Selasa (20/5/2026).

Pidato Presiden itu dalam rangka Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027.

"Saya ingatkan kembali untuk kesekian kali, Bea Cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu, segera diganti," kata Presiden.

Kepala Negara mengingatkan kepada jajarannya untuk inisiatif membersihkan birokrasinya masing-masing dari perilaku korupsi. Jika ada yang melanggar, ia memerintahkan untuk segera ditindak.

"Jangan ragu-ragu yang melanggar, tindak. Sekali lagi semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang dan praktek-praktek yang menghambat perjalanan ekonomi kita," kata Presiden Prabowo.

Presiden mengaku masih banyak mendapat laporan dari para pengusaha yang mengeluh karena mendapati pungutan liar (pungli). Menurutnya, pemerintah yang dipimpin harus berani memperbaiki semua institusi.

"Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua," tegas Presiden.