Jakarta , InfoPublik — Presiden Prabowo Subianto menyoroti persoalan ketimpangan ekonomi nasional dan belum optimalnya distribusi hasil pertumbuhan ekonomi dalam pidato penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 di Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Dalam pidatonya, Presiden menegaskan arah pembangunan ekonomi pemerintah akan difokuskan pada peningkatan kesejahteraan rakyat kecil, penguatan ekonomi produktif, serta pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.

Presiden menyebut sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki mimpi hidup mewah, melainkan hanya ingin hidup layak, memperoleh pekerjaan yang cukup, rumah yang baik, pendidikan yang memadai, serta akses kesehatan bagi keluarga mereka.

“Mereka bermimpi bisa makan dengan baik tiap hari, memberi susu untuk anak-anaknya, punya rumah layak, dan melihat anak-anaknya sekolah dengan sehat,” ujar Presiden.

Menurut Presiden, evaluasi pemerintah terhadap kondisi ekonomi nasional menunjukkan Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat besar, namun hasilnya belum sepenuhnya dinikmati rakyat secara merata.

Karena itu, pemerintah menegaskan pengelolaan bumi, air, dan kekayaan alam nasional harus benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat Indonesia.

Di sektor kelautan dan perikanan, Presiden mengumumkan program pembangunan 5.000 desa nelayan dalam tiga tahun ke depan sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi pesisir dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Pada 2026, pemerintah menargetkan meresmikan 1.386 desa nelayan di berbagai wilayah Indonesia.

Program tersebut mencakup pembangunan instalasi pembuat es batu, ruang pendingin hasil tangkapan ikan, serta SPBU khusus nelayan di setiap desa nelayan.

Presiden menilai nelayan selama ini menghadapi berbagai keterbatasan mendasar, termasuk sulitnya memperoleh es batu dan bahan bakar solar untuk melaut.

“Kita akan menjamin tiap nelayan bisa punya es batu dan fasilitas pendingin. Nelayan kita harus diberdayakan karena mereka berada di ujung terdepan penguasaan laut kita,” katanya.

Selain nelayan, Presiden juga menegaskan peningkatan kesejahteraan guru menjadi prioritas nasional karena kualitas pendidikan ditentukan oleh kualitas tenaga pendidik.

Menurut Presiden, guru harus memperoleh kehidupan yang layak agar mampu menjadi teladan dan penggerak pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Pemerintah juga akan memperkuat pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Di bidang perlindungan sosial, pemerintah menargetkan penguatan jaringan jaminan sosial untuk menopang kelompok lanjut usia dan masyarakat rentan agar dapat hidup lebih tenang dan sejahtera.

Presiden menegaskan Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi negara maju, mulai dari posisi geografis strategis, bonus demografi, hingga kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

Ia menyebut Indonesia merupakan eksportir minyak kelapa sawit terbesar di dunia dengan devisa ekspor mencapai 23 miliar dolar AS atau sekitar Rp391 triliun pada 2025.

Selain itu, ekspor batu bara Indonesia disebut mencapai 30 miliar dolar AS atau sekitar Rp510 triliun, sementara ekspor ferro-alloy menghasilkan devisa sekitar 16 miliar dolar AS atau setara Rp272 triliun.

Secara keseluruhan, tiga komoditas strategis tersebut menghasilkan devisa lebih dari 65 miliar dolar AS atau sekitar Rp1.100 triliun per tahun.

Meski demikian, Presiden mengkritik rendahnya rasio penerimaan negara Indonesia dibanding negara-negara anggota G20 lainnya.

Menurut data IMF yang dipaparkan Presiden, rasio pendapatan negara Indonesia terhadap PDB masih berada di kisaran 11–12 persen, lebih rendah dibanding Meksiko sebesar 25 persen, Filipina 21 persen, India 20 persen, maupun Kamboja sebesar 15 persen.

Presiden menilai kondisi tersebut menjadi indikator perlunya evaluasi mendasar terhadap sistem ekonomi nasional.

Ia juga menyoroti fakta bahwa pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen selama tujuh tahun terakhir belum sepenuhnya mampu memperkuat kelas menengah dan mengurangi ketimpangan sosial.

“Saya bertanya kepada semua pihak, bagaimana bisa ekonomi tumbuh 35 persen tetapi kelas menengah menurun dan kemiskinan meningkat,” ujar Presiden.

Menurut Presiden, persoalan tersebut menunjukkan adanya masalah struktural dan sistemik dalam pengelolaan ekonomi nasional yang harus segera diperbaiki agar Indonesia tidak terus kehilangan kekayaan nasional dan tertinggal dalam persaingan global.

Presiden menegaskan pemerintah akan menjalankan reformasi ekonomi dengan berpijak pada konstitusi, penguatan kedaulatan ekonomi, hilirisasi industri, serta optimalisasi pengelolaan sumber daya nasional untuk kesejahteraan rakyat.

Kebijakan tersebut sejalan dengan agenda pembangunan nasional dan Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo yang menitikberatkan pada penguatan kemandirian ekonomi, pemerataan kesejahteraan, serta pembangunan sumber daya manusia unggul.