Jakarta, InfoPublik - Pemerintah Indonesia membuka peluang untuk memulangkan narapidana warga negara Indonesia (WNI) dari Filipina terkait kasus terorisme, Taufiq Rifqi, pada tahun depan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, melalui keterangan resmi, Selasa (21/10/2025).

Menko Yusril mengatakan, Taufiq dihukum penjara seumur hidup oleh pengadilan di Filipina karena kasus pengeboman sejumlah hotel di Cotabato, Filipina.

Menurut Yusril Ihza Mahendra, pemulangan Taufiq lebih mudah dilaksanakan karena jumlahnya hanya satu orang, sehingga tidak akan sulit untuk ditempatkan di lembaga pemasyarakatan (lapas) Tanah Air yang saat ini mengalami kelebihan kepadatan.

Selain itu saat masuk penjara,  Taufiq masih sangat muda, yakni berumur 22 tahun, di mana saat ini sudah berumur 44 tahun, sehingga sudah dihukum selama seumur hidupnya jika berdasarkan hukum Indonesia. Namun di Filipina, hukuman seumur hidup berarti dihukum selama 40 tahun penjara atau lebih.

Terkait hal itu, Menko Kumham Imipas mengatakan Taufiq telah mengajukan grasi namun ditolak oleh pemerintah Filipina. "Kalau dikembalikan ke sini ya bisa di-appeal kepada Mahkamah Agung RI atau bisa juga dimohonkan grasi kepada presiden kita," tuturnya.

Di sisi lain, Yusril mengaku sudah berbicara dengan Menteri Kehakiman Filipina terkait pemulangan Taufiq, yang direspons dengan pernyataan akan memulangkan Taufiq kapan pun jika pemerintah Indonesia melakukan permohonan resmi.

Dikatakan bahwa hal tersebut seiring dengan pemerintah Indonesia yang telah memulangkan terpidana mati Mary Jane Veloso ke Filipina.

Mary Jane merupakan terpidana mati kasus penyelundupan 2,6 kilogram heroin yang ditangkap di Bandara Adisutjipto, Yogyakarta, pada April 2010.

Ia divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Sleman pada bulan Oktober 2010. Mary Jane dipulangkan dari Indonesia ke Filipina pada pertengahan Januari 2025.

Pemulangan Mary Jane merupakan bagian dari kesepakatan penting antara pemerintah Indonesia dan Filipina melalui penandatanganan pengaturan praktis atau practical arrangement oleh Menko Kumham Imipas RI Yusril Ihza Mahendra dan Wakil Menteri Urusan Hukum dan Gugusan Penghubung Filipina Raul Vasquez pada 6 Desember 2024.

Kesepakatan tersebut menegaskan komitmen kedua negara terhadap nilai-nilai diplomasi, kerja sama internasional, dan penghormatan terhadap kedaulatan hukum masing-masing negara.

Adapun terdapat empat ketentuan penting dalam pengaturan praktis itu. Pertama, penghormatan terhadap kedaulatan hukum.

Dalam ketentuan itu, kedua belah pihak menegaskan penghormatan terhadap sistem hukum masing-masing negara. Dengan demikian, kesepakatan tersebut tidak mengurangi kedaulatan hukum Indonesia, termasuk putusan pengadilan Indonesia yang berlaku dalam kasus Mary Jane.

Ketentuan kedua, pelaksanaan hukuman. Setelah dipindahkan ke Filipina, Mary Jane akan melanjutkan pelaksanaan hukuman sesuai dengan hukum dan prosedur Filipina.

Dengan ketentuan tersebut, pemerintah Filipina memiliki kewenangan untuk memberikan grasi, remisi, atau amnesti sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di negara tersebut.

Ketentuan ketiga, yakni larangan masuk kembali ke Indonesia. Setelah pemindahan, Mary Jane akan dimasukkan dalam daftar tangkal untuk masuk wilayah Indonesia, sesuai dengan hukum nasional Indonesia.

Ketentuan keempat, yaitu akses informasi. Pemerintah Filipina berkomitmen memberikan akses informasi kepada pemerintah Indonesia terkait dengan pelaksanaan hukuman Mary Jane setelah dipindahkan.