Jakarta, InfoPublik – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan di Tanah Papua melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

Komitmen ini kembali ditegaskan oleh Gubernur Papua Matius Fakhiri dan Ketua Komite Eksekutif Velix Vernando Wanggai usai dilantik oleh Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Dalam keterangannya, Gubernur Matius Fakhiri menyampaikan rasa syukur atas pelantikan tersebut dan menegaskan tekadnya untuk menjadikan momentum ini sebagai awal kerja nyata membangun Papua yang inklusif dan berkeadilan.

“Mari bersama-sama kita membangun Provinsi Papua, membangun Tanah Papua untuk menjadi kebanggaan bagi bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Tentunya ke depan kami akan bergandengan tangan dengan semua pihak, tanpa membeda-bedakan asal, agama, atau suku. Kami satu, kami Papua, kami Indonesia,” ujar Matius.

Sebagai provinsi induk di wilayah timur Indonesia, Papua memegang tanggung jawab besar untuk menjadi contoh bagi daerah otonomi baru (DOB). Karena itu, pemerintah provinsi akan memperkuat koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan Komite Eksekutif guna mempercepat pelaksanaan berbagai program strategis.

Menurut Gubernur Matius, pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi prioritas utama, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan, yang dinilai sebagai fondasi utama kemajuan Papua.

“Kami akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga, serta Komite yang dibentuk Presiden, untuk mempercepat langkah-langkah pembangunan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Vernando Wanggai menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap pembangunan Papua secara langsung dan terintegrasi.

“Bapak Presiden memberi komitmen yang kuat untuk langsung mengelola Papua secara menyeluruh dan terintegrasi, baik dalam konteks nasional maupun global. Integrasi ini melibatkan lintas kementerian, sektor swasta, hingga konsolidasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten,” jelas Velix.

Velix menambahkan bahwa Komite Eksekutif akan mengawal delapan agenda besar dalam kerangka Asta Cita kontekstual Papua, yang mencakup pembangunan politik, ekonomi, infrastruktur, dan pemerintahan. Selain itu, lembaga ini juga akan menangani aspek sosial budaya, termasuk olahraga, kesetaraan gender, dan ekonomi kreatif sebagai bagian dari pembangunan masyarakat Papua secara menyeluruh.

“Negara harus hadir menyentuh saudara-saudara kita di pantai, pegunungan, pedalaman, hingga rawa-rawa agar semua merasakan kehadiran negara,” ujar Velix.

Ke depan, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua akan berperan sebagai jembatan koordinasi antara pemerintah pusat dan enam provinsi di Tanah Papua, memastikan seluruh program pembangunan berjalan sinergis dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo berkomitmen menghadirkan pembangunan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Papua.

(BPMI Setpres)