- Oleh Eko Budiono
- Senin, 23 Juni 2025 | 20:49 WIB
: Wamendagri Ribka Haluk saat memberikan keterangan kepada wartawan saat meninjau langsung KIPP Papua Pegunungan di Kebun Biologi LIPI Gunung Susu, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Jumat (16/5/2025). Puspen Kementerian Dalam Negeri
Oleh Eko Budiono, Sabtu, 17 Mei 2025 | 18:12 WIB - Redaktur: Untung S - 508
Jayawijaya, InfoPublik – Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri melakukan peninjauan langsung terhadap lokasi calon Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Provinsi Papua Pegunungan di Gunung Susu, Kabupaten Jayawijaya. Kunjungan kerja Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk itu bertujuan memastikan percepatan pembangunan infrastruktur pemerintahan di daerah otonomi baru tersebut.
"Setelah pengangkatan gubernur, tahap berikutnya yang harus segera kita selesaikan adalah pembangunan kantor gubernur dan seluruh sarana pendukung pemerintahan," tegas Ribka dalam peninjauan yang dilakukan Jumat (16/5/2025).
Turut hadir dalam rombongan dua direktur jenderal terkait dari Kemendagri serta anggota Komisi II DPR RI yang membidangi otonomi daerah.
Pemilihan Gunung Susu sebagai lokasi baru KIPP mendapatkan lampu hijau dari pemerintah pusat. Ribka menyatakan lokasi hibah dari Pemerintah Kabupaten Jayawijaya ini dinilai ideal karena bebas dari sengketa lahan. "Kami siap memberikan pendampingan 100 persen untuk percepatan pembangunan di lokasi baru ini," tambahnya.
Gubernur Papua Pegunungan John Tabo menjelaskan alasan pemindahan lokasi dari Walesi ke Gunung Susu. "Tahun 1993, saat saya masih menjabat sebagai Ketua DPRD Jayawijaya, proses penyerahan lahan ini sudah dilakukan. Jadi secara hukum benar-benar bersih," papar Tabo.
Lokasi sebelumnya di Walesi masih menyisakan persoalan klaim lahan adat yang berpotensi menghambat pembangunan.
Pembangunan KIPP di Gunung Susu akan menjadi simbol baru pemerintahan di Papua Pegunungan. Kawasan seluas 50 hektare ini rencananya akan memuat kantor gubernur, gedung DPRD, serta berbagai fasilitas penunjang pemerintahan lainnya. Proyek ini diharapkan dapat mempercepat pelayanan publik sekaligus menjadi katalisator pembangunan di wilayah pegunungan Papua.