Polri dan TNI mengevakuasi korban serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Rabu (10/4/2025). Foto: Dok. Humas Polri
Jakarta, InfoPublik - Kementerian Pertahanan (Kemhan) memastikan bahwa 11 orang yang tewas akibat serangan keji Kelompok Sipil Bersenjata (KKB) di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan merupakan warga sipil.
Hal itu disampaikan Kepala Biro Informasi dan Humas Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, melalui keterangan resminya, Kamis (10/4/2025).
"Makanya saya klarifikasi apa yang dilakukan KKB di Yahukimo itu sangat tidak berperikemanusiaan dan menyasar warga sipil. Jadi propaganda yang dilakukan dengan menyebutkan bahwa itu adalah agen intelligent dari TNI itu sama sekali tidak benar," ujar Frega.
Menurut Frega, serangan dilakukan pada 6-7 April 2025 dan tidak ada anggota TNI menjadi korban.
"Juga ada sekitar puluhan warga yang juga mengungsi ya. Karena kan kita tahu itu korbannya adalah warga pendatang yang memang sudah menetap lama di Papua," kata Frega.
Frega mengatakan, para korban tewas yang merupakan pendulang emas, bekerja di tambang tak resmi yang ada di sepanjang Sungai Silet, Kabupaten, Yahukimo.
"Memang saat ini yang kita terima informasinya tambang ilegal, tambang ilegal itu di Papua. Itu tentunya yang ilegal itu ada yang dikelola oleh warga lokal dalam arti orang asli Papua ataupun warga pendatang. Tentunya wajar ketika bersaing. Tapi kalau sesama pengelola tambang ilegal tentunya mereka tidak akan sampai seperti membabi buta," kata Frega.
Sejauh ini, sudah ada 6 korban tewas yang sudah diidentifikasi. Mereka adalah Aidil, Sahruddin, Ipar Stenli, Wawan, Feri dan Bungsu. Lima lainnya masih dalam proses.
Para korban tewas mengalami luka di tubuhnya. Mulai dari bacokan, tembakan hingga akibat panah.
"Tentunya ini sangat disayangkan kegiatan KKB dan bukan hanya melanggar hukum nasional, tapi juga hukum internasional, apalagi dia melawan warga sipil yang masuk sebagai nonkombatan dan tidak bersenjata, ini tentunya juga perlu diluruskan, diklarifikasi dan tentunya kita juga akan melakukan segala langkah-upaya bersama dengan stakeholder lain untuk menegakkan kedaulatan," kata Frega.
