Mendagri Ingatkan Potensi Jaringan PKK untuk Bantu Program Pemerintah

Jakarta, InfoPublik - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan, potensi jaringan organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang luas hingga tingkat rumah tangga bisa dimanfaatkan untuk membantu menjalankan berbagai program pemerintah.

"PKK memiliki potensi bisa digerakkan untuk hal yang positif, diantaranya membantu program pemerintah, baik pusat maupun daerah," kata Tito dalam keterangan resmi, Jumat (21/2/2025).

Tito  menegaskan, upaya menggerakkan PKK sangat bergantung pada peran kepemimpinan organisasi tersebut, termasuk di tingkat daerah.

Menurutnya, kemauan untuk menggerakkan menjadi hal penting yang harus dimiliki oleh Ketua Tim Penggerak (TP) PKK.

Selain itu, Ketua TP PKK juga harus memiliki kemampuan untuk menjalankan berbagai program. Kendati demikian, sambung Tito, yang terpenting dari kedua aspek tersebut adalah kemauan dari Ketua TP PPK untuk menggerakkan organisasi.

Tanpa kemauan dari pemimpin, bakal berdampak terhadap tidak bergeraknya struktur organisasi di bawahnya.

"Pemimpin yang enggak bergerak karena enggak ada will, ya yang di bawah susah bergerak karena tidak ada yang berani bergerak takut mendahului," katanya.

Sementara soal kemampuan, Ketua TP PKK dapat membentuk tim yang memiliki pemahaman terhadap tugas dan fungsi organisasi. Tim tersebut dapat berperan merumuskan berbagai ide program, meski keputusan akhirnya tetap berada di tangan Ketua TP PKK.

Di lain sisi, dia juga mengingatkan pemerintah daerah (pemda) agar dapat mendukung berbagai program pokok PKK yang mencakup 10 aspek.

Dukungan ini terutama menyangkut anggaran agar program yang disusun berjalan dengan baik. Tanpa dukungan anggaran, PKK bakal sulit untuk bergerak menjalankan program.

"Kalau sudah ada program, yang terpenting sekali bahwa darahnya semua organisasi adalah anggaran. Tanpa ada darah (anggaran) itu organisasi enggak akan hidup, karena enggak ada darahnya, enggak mengalir," ujar Tito.

Oleh karena itu, untuk mendukung pemenuhan anggaran, posisi Ketua TP PKK dijabat oleh pendamping kepala daerah. Selain itu, posisi tersebut juga dapat diisi oleh pihak yang ditunjuk kepala daerah.

Hal itu penting mengingat kepala daerah memiliki otoritas sekaligus sumber daya untuk mendukung TP PKK di daerah.