- Oleh Pasha Yudha Ernowo
- Minggu, 15 Desember 2024 | 17:44 WIB
: Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI, Rui F.G.P. Duarte melakukan kunjungan kerja ke Inspektur Jenderal Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (Irjenal) Hardiko, Senin (9/12/2024), di Gedung Utama Lantai III, Markas Besar TNI AL (Mabesal) di Cilangkap, Jakarta. Foto. tni.mil.id
Oleh Fatkhurrohim, Senin, 9 Desember 2024 | 21:31 WIB - Redaktur: Taofiq Rauf - 173
Jakarta, Infopublik – Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan (Kemhan), Rui F.G.P. Duarte melakukan kunjungan kerja ke Inspektur Jenderal Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (Irjenal) Hardiko, Senin (9/12/2024), di Gedung Utama Lantai III, Markas Besar TNI AL (Mabesal) di Cilangkap, Jakarta.
Pertemuan kedua tokoh militer ini bertujuan untuk mempererat hubungan kerja antara Kemhan dan TNI AL, serta membangun komunikasi yang lebih efektif dalam pelaksanaan tugas pengawasan internal di kedua institusi.
Letjen TNI Rui menyampaikan pentingnya sinergi antara Kemhan dan TNI AL dalam mendukung pelaksanaan pengawasan internal yang efektif.
Ia menyatakan bahwa TNI AL memiliki peran strategis dalam keberhasilan pengawasan yang dilakukan oleh Kemhan.
"TNI AL memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pengawasan internal. Oleh karena itu, hubungan kerja yang erat antara Itjen Kemhan dan Irjenal harus terus dijaga dan ditingkatkan," ungkapnya.
Pentingnya kolaborasi antara kedua institusi ini, lanjut Rui, tidak hanya untuk memastikan kelancaran tugas-tugas pengawasan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemhan dan TNI, yang dapat menjadi teladan bagi kementerian lainnya.
Letjen Rui pun menyampaikan beberapa poin penting yang harus diperhatikan dalam mendukung peningkatan kinerja. Salah satunya adalah pemanfaatan aset TNI, terutama yang terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pengelolaan aset harus dilakukan dengan transparan, jelas, dan sesuai dengan aturan agar terhindar dari penyalahgunaan.
Selain itu, ia pun mengusulkan agar setiap pembentukan badan baru di lingkungan Kemhan dan TNI sebaiknya melibatkan personel yang profesional dan kompeten, termasuk dari kalangan TNI. Hal ini diharapkan dapat memperkuat fungsi monitoring dan pengawasan internal, yang pada akhirnya mendukung efektivitas pelaksanaan tugas di lingkungan TNI dan Kemhan.