Jelang Pilkada Serentak 2024, Pemerintah Antisipasi Ancaman Siber Keamanan Digital

Jakarta, InfoPublik – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, pemerintah menegaskan pentingnya kesiapan menyeluruh dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk aspek keamanan siber yang kini menjadi tantangan besar.

Dalam Forum Koordinasi dan Konsolidasi (FKK) yang digelar Selasa (19/11/2024) di Jakarta, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi, Eko Dono Indarto, menyampaikan bahwa meningkatnya ketergantungan pada teknologi digital dalam Pilkada membawa risiko kerawanan yang perlu diwaspadai, baik dari serangan siber maupun ancaman manipulasi informasi.

Eko menjelaskan berdasarkan laporan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tahun 2023, serangan siber yang menargetkan infrastruktur kritis pemerintah, termasuk sektor pemilu, meningkat sebanyak 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Data ini menunjukkan pentingnya langkah-langkah antisipatif untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses dan hasil Pilkada 2024."Ancaman siber terhadap Pilkada Serentak tahun depan bisa berupa serangan Distributed Denial of Service (DDoS), phishing, malware, serta penyebaran berita hoaks, misinformasi, dan disinformasi," ujar Eko.

Ancaman ini tidak hanya akan mengganggu sistem teknologi informasi yang digunakan oleh penyelenggara pemilu, tetapi juga memanfaatkan kerentanan psikologis masyarakat untuk menyebarkan informasi palsu yang dapat merusak stabilitas Pilkada.

Deputi Eko pun menekankan bahwa rendahnya literasi siber di masyarakat menjadi salah satu faktor yang mempermudah penyebaran hoaks dan berita palsu. Hal ini membuka peluang bagi pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan situasi dan menciptakan ketidakstabilan dalam proses demokrasi.

"Karena itu, penting bagi kita untuk melakukan koordinasi intensif antar kementerian dan lembaga terkait, serta memperkuat pertahanan siber nasional," tambah Eko. Upaya ini akan memastikan Pilkada Serentak dapat berjalan dengan aman dan damai, baik di dunia nyata maupun dunia maya.

Eko juga berharap forum ini dapat menghasilkan strategi kolektif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi potensi ancaman siber. Di antaranya adalah penguatan literasi siber, peningkatan kemampuan pertahanan siber nasional, dan langkah-langkah preventif terhadap serangan siber.

“Koordinasi yang kuat dan strategi yang matang akan memastikan pemilu yang aman, transparan, dan terpercaya, serta memperkokoh kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi Indonesia,” pungkasnya. (*)