Ketua Komisi XIII DPR: Kementerian HAM Perlu Perkuat Pendidikan HAM di Sekolah

Jakarta, InfoPublik – Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menekankan pentingnya pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam masyarakat Indonesia dan menyerukan Kementerian HAM untuk memperkuat literasi HAM. Dalam pandangannya, Indonesia perlu belajar dari Korea Selatan (Korsel), di mana penerapan nilai-nilai HAM disebarluaskan melalui media, seperti drama-drama Korea.

Willy menyampaikan ide ini dalam Rapat Komisi XIII di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (31/10/2024). Ia mengusulkan agar Kementerian HAM lebih aktif menanamkan nilai-nilai HAM dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. “Di Korea Selatan, apresiasi terhadap HAM sangat tinggi. Ini yang sebaiknya kita pelajari agar masyarakat kita tidak amnesia soal HAM,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Willy juga mengemukakan gagasan untuk mendirikan Universitas HAM sebagai bentuk nyata komitmen pendidikan HAM di Indonesia. “Basisnya ada dua, yaitu edukasi dan literasi. Untuk edukasi, nilai-nilai HAM bisa dimasukkan ke dalam kurikulum. Dengan begitu, pemahaman HAM akan tertanam sejak dini,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa literasi HAM juga sangat penting karena ini merupakan perspektif yang harus dikuatkan dalam pola pikir masyarakat.

Rapat tersebut juga menjadi momen diskusi terkait anggaran, di mana Menteri HAM, Natalius Pigai, mengusulkan tambahan anggaran hingga Rp20 triliun untuk menjalankan sekitar 200 program yang telah direncanakan dalam lima tahun ke depan. Namun, usulan ini mendapat sorotan dari anggota Komisi XIII lainnya, termasuk Yasonna Laoly, yang mengingatkan pentingnya bersikap realistis dalam permintaan anggaran, mengingat terbatasnya alokasi APBN.

Pigai menegaskan bahwa anggaran sebesar itu diperlukan untuk membangun infrastruktur dan program edukasi HAM, termasuk rencana besar mendirikan universitas HAM bertaraf internasional. Menurutnya, program-program yang telah disusun bertujuan untuk meningkatkan pemahaman HAM di setiap lapisan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan.

Dengan adanya rencana untuk memasukkan nilai-nilai HAM dalam kurikulum, diharapkan Indonesia dapat membangun generasi yang lebih sadar dan peduli terhadap hak asasi manusia. Seperti yang ditekankan Willy, pendidikan dan literasi adalah kunci untuk membentuk masyarakat yang memiliki pemahaman HAM sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Penerapan ini membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, terutama Kementerian Pendidikan, agar HAM dapat benar-benar menjadi bagian dari sistem pendidikan di Indonesia.