- Oleh Eko Budiono
- Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:37 WIB
: Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk dalam acara Pengambilan Sumpah/Janji Anggota Pansel Provinsi dalam Rangka Pengisian Keanggotaan DPRP Mekanisme Pengangkatan Masa Jabatan Tahun 2024-2029 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (29/10/2024). (ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri)
Oleh Eko Budiono, Rabu, 30 Oktober 2024 | 10:44 WIB - Redaktur: Untung S - 110
Jakarta, InfoPublik - Panitia Seleksi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) diharapkan dapat meningkatkan akses pemenuhan hak politik bagi Orang Asli Papua (OAP).
Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, dalam keterangan resminya setelah melantik 42 anggota pansel DPRP dengan mekanisme pengangkatan untuk enam provinsi di Papua, yaitu Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya, di Jakarta pada Selasa (29/10/2024).
Ribka menegaskan bahwa pengisian anggota DPRP melalui mekanisme pengangkatan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 mengenai Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua. Pengangkatan ini merupakan langkah strategis dalam melindungi serta meningkatkan harkat dan martabat OAP.
"Oleh karena itu, kepada saudara-saudari anggota pansel provinsi, diharapkan untuk memahami seluruh mekanisme sesuai dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Ribka.
Ia juga meminta semua pihak untuk memberikan perhatian dan dukungan pada proses seleksi anggota DPRP yang akan diangkat melalui mekanisme ini. Pansel provinsi diharapkan dapat memperhatikan beberapa hal penting dalam pelaksanaan tugas yang telah diamanatkan, termasuk memastikan komposisi minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam kursi DPRP di masing-masing provinsi.
Untuk mendukung pelaksanaan tugas masing-masing pansel, Ribka meminta komitmen para penjabat gubernur di wilayah Papua untuk segera membentuk sekretariat pansel. Pembentukan sekretariat ini sangat penting untuk mendukung pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan-kegiatan pansel provinsi.
Wakil Menteri Dalam Negeri menekankan bahwa ekspektasi masyarakat terhadap hasil kinerja anggota pansel sangat besar, sehingga sorotan publik terhadap proses seleksi akan semakin meningkat. Meski tidak mudah, tantangan ini harus dijadikan motivasi untuk bekerja secara profesional dan bebas dari konflik kepentingan.
"Saya percaya bapak-ibu yang telah dipercaya oleh Bapak Menteri Dalam Negeri sebagai anggota pansel provinsi akan bekerja dengan penuh tanggung jawab," tegasnya.
Di akhir, Ribka menyampaikan ucapan selamat dan harapan kepada para anggota pansel provinsi terpilih agar berkomitmen dalam upaya membangun Tanah Papua. "Semoga damai sejahtera melingkupi Tanah Papua dan masyarakatnya," tutupnya.