Komisi I DPR RI Apresiasi Retret Kabinet Merah Putih: Momentum Soliditas dan Sinergisitas

: Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan./Foto Istimewa/Humas DPR RI


Oleh Wandi, Sabtu, 26 Oktober 2024 | 22:10 WIB - Redaktur: Untung S - 621


Jakarta, InfoPublik – Retreat Kabinet Merah Putih yang berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang dari 24 hingga 27 Oktober 2024 merupakan bagian dari pembekalan bagi menteri, wakil menteri, serta kepala badan dan lembaga dalam kabinet yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pada sidang paripurna kabinet perdana, Rabu (23/102024) lalu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan harapannya agar pembekalan di Akmil Magelang dapat membawa aura tradisi keberanian dan heroisme bagi para menteri kabinet. Ia menekankan bahwa Magelang, sebagai daerah yang memiliki sejarah perlawanan pada masa penjajahan, adalah tempat yang tepat untuk menumbuhkan semangat kepemimpinan.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Ahmad Heryawan, turut mengapresiasi inisiatif Retreat Kabinet Merah Putih (KMP) ini. Ia menilai kegiatan tersebut sebagai momentum penting untuk memperkuat soliditas dan sinergi antaranggota kabinet. “Acara retret ini menjadi kesempatan untuk memperkuat kekompakan dan sinergisitas antar-menteri dalam Kabinet Merah Putih. Dengan melakukan kegiatan bersama di lingkungan berbeda, diharapkan kekompakan dan pemahaman yang lebih mendalam dapat terbangun,” kata Aher, sapaan akrabnya, dalam pernyataan resminya yang diterima InfoPublik, Sabtu (26/10/2024).

Menurutnya, tantangan yang dihadapi pemerintahan Prabowo-Gibran sangat kompleks, mulai dari dinamika politik global hingga tantangan ekonomi yang semakin sulit. "Dibutuhkan kesatuan sikap dan pandangan dalam menghadapi persoalan tersebut," ungkap politisi Fraksi PKS ini.

Aher juga mengapresiasi langkah pembekalan di Akmil, yang menurutnya bisa menekan potensi egosektoral antar-kementerian. "Saat ini terdapat sekitar 53 kementerian dan lembaga setingkat kementerian. Tantangan utama adalah koordinasi lintas sektoral yang masih sering terkendala oleh egosektoral," tuturnya.

Ia menambahkan bahwa dengan gaya kepemimpinan Presiden Prabowo yang berlatar belakang militer, pembekalan ini diharapkan mampu menanamkan disiplin dan menekan egosektoral, sehingga kabinet dapat lebih efektif dalam bekerja. "Gaya kepemimpinan beliau dengan latar belakang militer tentunya menjadi cara yang tepat untuk mendisiplinkan para menteri dan menyamakan persepsi," jelas Aher.

Menanggapi pandangan bahwa pemerintahan Prabowo cenderung "militeristik," Aher menyatakan hal tersebut tergantung perspektif masing-masing pihak. "Mungkin itu pendekatan yang beliau gunakan untuk mendisiplinkan para menterinya, menyamakan persepsi, dan membentuk sikap yang tepat," katanya.

Di sisi lain, Aher juga menilai bahwa Presiden Prabowo tetap memperhatikan nilai-nilai demokrasi. Hal ini tampak dalam pidato perdana yang disampaikan usai dilantik sebagai Presiden ke-8 RI pada Minggu (20/10/2024), di mana ia menyebutkan pentingnya demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. "Ini yang perlu kita ingatkan, agar beliau terus menghargai masukan dari seluruh komponen bangsa sebagai kontribusi untuk memperkuat negara dan pemerintahan Pak Prabowo," tutupnya.

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh Untung Sutomo
  • Minggu, 10 November 2024 | 17:51 WIB
Wapres Gibran Rakabuming Pimpin Ziarah Nasional Hari Pahlawan di Kalibata
  • Oleh Eko Budiono
  • Minggu, 10 November 2024 | 07:29 WIB
Pj Gubernur Lampung Dorong Perluasan Lahan Pertanian untuk Swasembada Pangan
  • Oleh Untung Sutomo
  • Jumat, 8 November 2024 | 22:05 WIB
Presiden Prabowo Tiba di Beijing, Siap Bertemu Presiden Xi Jinping
  • Oleh Farizzy Adhy Rachman
  • Sabtu, 9 November 2024 | 06:50 WIB
Kementerian PU Percepat Infrastruktur Ketahanan Pangan dan Pendidikan
  • Oleh Farizzy Adhy Rachman
  • Sabtu, 9 November 2024 | 06:46 WIB
Kementerian PU dan Kementan Sinergi Wujudkan Swasembada Pangan Nasional
  • Oleh Farizzy Adhy Rachman
  • Jumat, 8 November 2024 | 11:44 WIB
Wamenaker Bertemu Serikat Pekerja, Tegaskan Komitmen untuk Kesejahteraan Buruh