- Oleh Farizzy Adhy Rachman
- Jumat, 22 November 2024 | 20:15 WIB
: Rapat Pimpinan (Rapim) pada Badan Musyawarah (Bamus) yang dihadiri langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Korpolkam Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal bersama dengan segenap Pimpinan Fraksi dari 8 Fraksi yang ada di DPR RI ./Foto Istimewa/Humas DPR RI
Jakarta, InfoPublik – Rapat Pimpinan (Rapim) Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI, yang dihadiri langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Korpolkam Sufmi Dasco Ahmad, dan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, bersama dengan pimpinan dari 8 fraksi yang ada di DPR RI, secara resmi menetapkan jumlah Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) beserta pimpinan komisi dari semua fraksi di Parlemen.
"Setelah pengumuman Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo, kami akan menyelesaikan kepemimpinan dari setiap komisi dan AKD, yang kemudian akan kami tetapkan pada Selasa berikutnya," ujar Puan Maharani dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/10/2024).
Lebih lanjut, Puan Maharani, yang merupakan politisi dari PDI-Perjuangan, mengungkapkan bahwa pada periode baru DPR RI 2024-2029 akan ada penambahan dua komisi, yaitu Komisi XII dan Komisi XIII. Dengan demikian, total akan ada 13 komisi di Parlemen. Puan menjelaskan bahwa Komisi XII akan membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sementara Komisi XIII akan membidangi Hukum, Reformasi, dan HAM, termasuk hal-hal terkait imigrasi.
Terkait penambahan dua komisi tersebut, Puan memastikan bahwa tidak akan ada penambahan bangunan baru. Namun, ruangan-ruangan yang sudah tersedia akan digunakan untuk Komisi XII dan Komisi XIII.
Menutup wawancara, Puan menegaskan bahwa DPR RI akan mendukung penuh pemerintahan Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui peran Parlemen.
"Kami akan bekerja sama membangun Indonesia untuk menjadi lebih maju, lebih baik, dan lebih dikenal di dunia internasional melalui parlemen," pungkas Puan.