Ketua DPR RI Tekankan Pentingnya Edukasi dan Pencegahan TPPO bagi WNI

Jakarta, InfoPublik – Kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang terus terjadi dan menimpa banyak Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi perhatian serius Ketua DPR RI Puan Maharani. Puan meminta Pemerintah untuk lebih serius dalam menangani kejahatan perdagangan orang yang sering kali tersembunyi di balik janji manis pekerjaan di luar negeri.

"Kasus TPPO ini seperti fenomena gunung es, di mana hanya sebagian kecil yang terlihat, padahal banyak WNI yang sudah menjadi korban," ujar Puan dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Puan menegaskan perlunya tindakan tegas dari Pemerintah dan kepolisian untuk mencari solusi agar kasus TPPO tidak terus berulang. Menurutnya, evaluasi menyeluruh diperlukan untuk menemukan akar masalah dari kejahatan TPPO ini. "Kita harus mampu menemukan akar permasalahannya agar dapat menyelesaikan masalah ini dari hulu hingga hilir," ungkapnya.

Dalam berbagai forum internasional dan pertemuan bilateral dengan parlemen negara-negara yang sering terjadi kasus TPPO, Puan Maharani kerap menyoroti tingginya jumlah WNI yang menjadi korban perdagangan orang. DPR RI juga menjalin kerja sama dengan sejumlah parlemen sahabat untuk membantu mengatasi permasalahan TPPO yang menimpa WNI.

"Saya berharap kerja sama dan kolaborasi yang baik dapat menyelesaikan masalah TPPO ini sehingga tidak ada lagi WNI yang menjadi korban," katanya.

Puan juga mengimbau masyarakat untuk tidak tergiur dengan janji penghasilan besar bekerja di luar negeri tanpa kejelasan. Ia menekankan bahwa tidak ada yang salah dengan bekerja di luar negeri, namun harus dilakukan melalui jalur resmi yang sudah diatur oleh Pemerintah.

“Jika ingin bekerja di luar negeri, masyarakat harus mencari informasi melalui sumber-sumber resmi. Syarat dan ketentuan yang berlaku harus dipatuhi meskipun mungkin terlihat sedikit repot, demi keamanan dan keselamatan,” ujarnya.

Data dari Polri menunjukkan bahwa sejak Januari hingga Juli 2024, sudah ada 698 WNI yang menjadi korban TPPO di luar negeri. Pada tahun 2023, jumlah korban mencapai 3.366 orang. Wilayah yang paling banyak terdampak kasus TPPO antara lain Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, dan Jawa Barat.

Sebagai legislator dari dapil Jawa Tengah V, Puan Maharani mendorong Pemerintah untuk menggencarkan edukasi kepada masyarakat terkait TPPO serta modus-modus yang sering digunakan pelaku agar masyarakat tidak tertipu.

"Pemerintah harus memperbanyak sosialisasi dan edukasi, terutama di wilayah-wilayah yang sering menjadi target pelaku kejahatan TPPO. Masyarakat perlu diberi pemahaman mengenai modus-modus TPPO agar lebih berhati-hati saat menerima tawaran pekerjaan di luar negeri," tutupnya.