Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto melantik Eko Dono Indarto sebagai Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur (Bidkor Kominfotur) Kemenko Polhukam, Jum’at (19/4/2024). Foto. Humas Kemenko Polhukam
Jakarta, InfoPublik – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto melantik Eko Dono Indarto sebagai Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur (Bidkor Kominfotur) Kemenko Polhukam, Jumat (19/4/2024).
Eko menggantikan Arif Mustofa yang kini menjabat sebagai Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI Angkatan Udara (Dankodiklatau).
Menko Hadi, menyampaikan pesan di antaranya transformasi digital serta tindak lanjut program pemerintah yang tertuang pada Rencana Kerja Pemerintah 2024 berupa penguatan infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
Kemenko Polhukam telah menetapkan Program Pengawalan Prioritas Bidang Transformasi Digital yaitu mendorong menuntaskan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, khususnya di wilayah Ibu Kota Negara Nusantara, dan Wilayah 3 T (tertinggal, terluar, dan terdepan).
“Hal ini tentu saja dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti faktor keamanan, geografi, dan keterbatasan,” ujar Menko Polhukam Hadi di kantor Kemenko Polhukam.
Selanjutnya, Menko pun berpesan penguatan regulasi di bidang informasi publik dan media massa, serta penguatan sinergitas Kementerian/Lembaga ditujukan untuk mengawal program literasi digital dan menjamin keamanan informasi di ruang digital.
Perkembangan teknologi digital yang pesat dan pemanfaatan teknologi Artificial Inteligence di platform digital, memicu berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan khusus dalam penyelesaiannya, termasuk keamanan siber, serta penanganan konten negatif dan hoaks di ruang digital.
Kemudian, Menko Polhukam pun berpesan agar Deputi Bidkoor Kominfotur mendorong percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), tranformasi digital, dan keterpaduan layanan diginal nasional serta penyelesaian permasalahan kebijakan bidang sumber daya manusia dan pengawasan aparatur.
“Termasuk didalamnya regulasi turunan tentang Aparatur Sipil Negara, diharapkan mampu meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Nasional dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi Berdampak,” kata Menko Hadi.
Menko juga berharap terwujudnya Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, baik konvensional maupun digital, dapat menjadi implementasi Pelayanan Publik Terpadu dan Berbasis Elektronik melalui Portal Pelayanan Publik di Pemerintah.
“Saya percaya, dengan semua pengalaman di bidang akademik dan pengalaman tugas anda. Anda dapat memberikan rekomendasi terkait isu-isu strategis dengan mensinergikan antara pemerintah dengan berbagai pihak terkait,” pungkas Menko Hadi.
