Dugaan Ketidaknetralan ASN, Bawaslu Cek Temuan di Daerah

: Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja (tengah) memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (20/11/2023). ANTARA/Yashinta Difa


Oleh Eko Budiono, Senin, 20 November 2023 | 21:25 WIB - Redaktur: Untung S - 347


Jakarta, InfoPublik - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyatakan  tengah mengecek dugaan dukungan Penjabat (Pj) Bupati Sorong, Yan Piet Mosso, terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Bawaslu lagi cek apakah benar atau tidak temuan tersebut. Kami lagi koordinasi dengan teman-teman Bawaslu Sorong, Papua. Kami lagi nunggu laporannya teman-teman Bawaslu Sorong," kata Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, melalui keterangan tertulisnya usai pertemuan dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (20/11/2023).

Bagja mengatakan, bahwa penjabat kepala daerah bagian dari aparatur sipil negara (ASN) sehingga terikat aturan dengan Undang-Undang ASN.

"ASN harus netral. ASN tidak boleh menunjukkan, memfasilitasi kegiatan tertentu atau program tertentu untuk peserta pemilu tertentu, baik merugikan maupun menguntungkan," katanya.

Bagja mengungkapkan, hingga saat ini sudah ada dua laporan terkait pj kepala daerah, yakni Pj Bupati Sorong dan penjabat bupati di wilayah Nusa Tenggara Barat.

"Yang satu sudah diteruskan ke KASN, 3 minggu atau sebulan lalu, sudah lama kejadiannya, pj. di Lombok, kalau enggak salah bupati di daerah NTB," kata Bagja.

Ketua Bawaslu RI mengatakan bahwa pada dasarnya bawaslu bertugas menyampaikan ada tidaknya pelanggaran dalam masa kampanye. Saat ini belum memasuki masa kampanye.

"Eksekusinya di Komisi Aparatur Sipil Negara dan Menteri pan RB juga Badan Kepegawaian Negara. Kami hanya menyatakan ini dugaan melanggar, case-nya begini, tolong ditindaklanjuti," katanya.

Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas  Nasional (Unas), Lely Arrianie, mengatakan keteladanan dari pejabat pusat dan daerah wajib ditunjukkan secara nyata dalam perbuatan, sehingga diikuti oleh aparatur sipil negara (ASN) menjelang Pemilu 2024.

"Pejabat jangan hanya mengatakan netralitas ASN, tapi wajib dengan perbuatan untuk menepis kecurigaan publik terlebih ada anak penguasa yang ikut dalam Pemilu 204," kata Lely kepada  InfoPublik, Rabu (15/11/2023).

Menurut Lely, netralitas ASN  juga sulit diwujudkan jika masyarakat belum sepenuhnya  percaya dengan kinerja para penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) baik di pusat atau daerah.

"Memang harus dibangun jejaring untuk mengawasi netralitas ASN di tahun politik ini termasuk melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat," katanya.

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh Eko Budiono
  • Minggu, 22 Desember 2024 | 09:35 WIB
Kolaborasi KPU-Bawaslu Hasilkan Satu Peta Data Pemilu
  • Oleh Eko Budiono
  • Sabtu, 21 Desember 2024 | 09:45 WIB
Wamendagri Apresiasi KPU dan Bawaslu
  • Oleh MC PROV KALIMANTAN BARAT
  • Rabu, 18 Desember 2024 | 13:24 WIB
Pj Gubernur Kalbar: Pilkada adalah Cerminan Kualitas Demokrasi
  • Oleh MC KOTA PADANG
  • Sabtu, 7 Desember 2024 | 07:24 WIB
KPU Kota Padang Rampungkan Rekapitulasi Pilkada, Hasil Disepakati Semua Pihak
  • Oleh MC KOTA TIDORE
  • Kamis, 5 Desember 2024 | 10:59 WIB
KPU Maluku Utara Pastikan Pemungutan Suara Ulang di Tiga Daerah Sesuai Jadwal
  • Oleh Eko Budiono
  • Rabu, 4 Desember 2024 | 11:53 WIB
Bawaslu: KPU Tak Salah di Pilkada Banjarbaru