Jakarta, Infopublik - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas. Kegiatan  bimtek yang ditujukan untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Kulon Progo ini mengusung tema Nyawijining Ati, Lathi, Lan Pakarti Nggayuh Jejeging Nagari (Keluarga Berintegritas Untuk Generasi Anti Korupsi)yang diadakan di Aula Adikarto Kantor Bupati Kulon Progo.

Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Permas) KPK Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi berharap dapat membentuk keluarga berintegritas yang berperan aktif dalam pemberantasan korupsi di tingkat terkecil masyarakat.

“Sejak tahun 2022, Direktorat Permas KPK mendesain Bimtek Keluarga Berintegritas didasari pada 3 aspek. Aspek filosofis, bahwa dalam kehidupan beragama, manusia diperintahkan untuk berpasang-pasangan untuk membangun keluarga yang melahirkan generasi manusia berikutnya. Aspek sosiologis, dari data survei BPS yaitu IPAK tahun 2022, terdapat penurunan angka dari 74,54 di 2021 menjadi 74,24 di 2022 tentang persentase masyarakat yang menganggap tidak wajar sikap seseorang yang menerima uang tambahan dari pasangan (suami/istri), di luar gaji/penghasilan yang biasa diterima, tanpa mempertanyakan asal usul uang. Selain itu, studi KPK yang menunjukkan hanya 4% keluarga yang sama-sama menerapkan nilai kejujuran untuk diinternalisasi. Lalu di aspek Yuridis, beberapa kasus tipikor yang ditangani oleh KPK berupa kasus yang melibatkan anggota keluarga,” jelas Kumbul, dalam keterangan tertulis yang diterima Infopublik, Jumat (20/10/2023).

Dia menjelaskan, dalam pemberantasan korupsi tidak hanya dengan penegakan hukum. Tapi juga harus diikuti dengan pendidikan dan pencegahan. Ketiga strategi itu juga harus didukung adanya peran serta masyarakat. Bimtek Keluarga Berintegritas menjadi salah satu program dalam memberdayakan masyarakat lewat lingkup keluarga sebagai pondasi dasar untuk saling mengingatkan tentang pencegahan korupsi.

“Berdasarkan kajian yang KPK lakukan, kasus korupsi terjadi salah satunya karena faktor dorongan keluarga. Itu sebabnya, sesama anggota keluarga harus saling mengingatkan. Baik antara suami dan istri maupun antara orang tua dan anak. Termasuk didalamnya menanamkan nilai-nilai integritas anti korupsi pada anak, yang jadi generasi penerus," jelasnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo Triyono, mengatakan seluruh pejabat dihadirkan dalam bimtek, meliputi para asisten, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga panewu beserta pasangannya masing-masing. Ia mengatakan lewat Bimtek ini para pejabat diharapkan bisa memperkuat komunikasi yang baik dalam keluarga, khususnya dalam membangun komitmen dan integritas anti korupsi.

"Perlu ada keterbukaan, kepercayaan, dan kejujuran dalam keluarga untuk tidak melakukan korupsi," ujar Triyono

KPK juga mengadakan bimtek serupa di Kabupaten Sleman di Ballroom Hotel Crystal Lotus. Mengajak para ASN Kabupaten Sleman beserta pasangan masing-masing, KPK mengusung tema “Nyawiji Lan Murakabi, Sesarengan Mbangun Sleman” yang artinya Membangun Keluarga Berintegritas, Kita Wujudkan Sleman Sebagai Rumah Bersama.

Kumbul menegaskan pemberantasan korupsi perlu dibarengi dengan strategi pendidikan yang menanamkan nilai integritas, dan strategi pencegahan dengan mendorong perbaikan sistem pelayanan yang transparan dan akuntabel.

“Sehingga tidak ada lagi celah untuk korupsi. Kalau integritas dan sistem yang dijalankan sudah bagus, orang tidak ada celah lagi mau korupsi. Jika masih terjadi, barulah penegakan hukum yang akan memberikan efek jera. Tetapi yang perlu ditekankan, tiga strategi yang dilakukan KPK ini perlu mendapat dukungan dari masyarakat,” sambungnya.

Kumbul melanjutkan bahwa saat peringatan Indonesia Emas 2045, Indonesia diharapkan sudah terbebas dari korupsi. Dalam 20 tahun mendatang, para milenial saat ini akan mungkin menduduki peran penting di Indonesia.

“Adanya peran keluarga untuk generasi saat ini dalam menanamkan nilai antikorupsi, KPK berharap anak-anak yang akan meneruskan bangsa dapat tumbuh dengan integritas,” ujar Kumbul.

Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo mengatakan acara ini digelar sebagai bentuk upaya Pemkab Sleman dengan KPK untuk memberikan Pendidikan Antikorupsi kepada para ASN di lingkungan Pemkab Sleman.

“Dengan adanya bimtek ini mengajak kepada keluarga baik suami maupun istri, agar Pemerintahan Kabupaten Sleman dapat terhindar dari adanya praktik korupsi,” ujar Kustini.