13 Suku Serahkan Tanah Ulayat Jadi Kantor Papua Pegunungan

Jakarta, InfoPublik - Wakil Menteri Dalam Negeri, Jhon Wempi Wetipo, mengatakan 13 suku telah menyerahkan kepemilikan tanah ulayat kepada pemerintah untuk pemenuhan sarana dan prasarana Kantor Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.

Pernyataan itu dikemukakan Jhon, melalui keterangan tertulisnya, usai  Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Papua di Kantor Gubernur Papua di Kota Jayapura, Selasa (10/10/2023).

"Saya pikir memang saya kebetulan dari Wamena (Ibu Kota Provinsi Papua Pegunungan), saya sudah proses ini," katanya.

Jhon juga memastikan keamanan situasi jelang agenda pemenuhan sarana dan prasarana di Kantor Pemerintah Papua Pegunungan yang akan dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada Kamis (12/10).

Jhon mengatakan, persoalan lahan yang melibatkan sekitar 13 suku pemilik tanah ulayat di Papua Pegunungan telah diselesaikan melalui 16 rangkaian pertemuan rapat bersama pemerintah.

Terkait kabar penolakan  dari warga setempat, Jhon menyebut hanya dilakukan oleh satu orang bernama Bonny Lani selaku tokoh pemuda dari wilayah adat Walesi.

"Ini kan hanya laporan Saudara Bonny Lani itu, hanya satu orang dan sebenarnya beliau ini seperti apa, kita sudah dari sisi keluarga sudah diskusi, tapi pada prinsipnya bahwa masyarakat pemilik ulayat sudah bersepakat dan menyerahkan (lahan)," katanya.