:
Oleh Eko Budiono, Selasa, 20 Desember 2016 | 13:32 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 3K
Jakarta, InfoPublik - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berharap kepala daerah proaktif melakukan inventarisasi terhadap organisasi masyarakat (Ormas).
“Kepala daerah harus selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan juga kejaksaan. Hal ini guna menghindari adanya ormas yang meresahkan masyarakat,” kata Mendagri di kantornya, Selasa (20/12).
Menurut Mendagri, pihaknya akan melakukan peringatan terlebih dahulu terhadap ormas yang meresahkan keamanan masyarakat.
Mendagri mengatakan pihaknya akan meminta pemerintah daerah (pemda) setempat untuk mengecek apakah ormas tersebut resmi atau tidak. “Sesuai dengan di Undang-Undang, adanya tahapan peringatan, kemudian baru ada proses apakah dia resmi tercatat atau tidak,” tegasnya.
Ia mengimbau semua pihak untuk saling berkomunikasi dan membangun koordinasi. “Kemendagri juga telah menindak dengan memberikan teguran terhadap keberadaan ormas-ormas yang antipancasila,” ujarnya.
Ia menambahkan untuk ormas dengan aliran sesat, pihaknya menunggu fatwa dari majelis ulama dan tokoh-tokoh agama yang lain. Sedangkan terkait pemberhentian ormas, ia mengatakan perlu proses yang panjang. “Kami tidak bisa langsung memberhentikan, ada proses , sama dengan kasus teroris, sebelum bom meledak tidak bisa ditangkap,” tambahnya.