:
Oleh Eko Budiono, Selasa, 20 Desember 2016 | 13:24 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 2K
Jakarta, InfoPublik - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI merencanakan perekaman aktivitas pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pilkada Serentak 2017.
Hasil rekaman di setiap TPS akan dikirim ke pusat data di Bawaslu RI dan dipublikasikan. “Kami sudah menetapkan Provinsi DKI Jakarta dan Kota Yogyakarta sebagai pilot project. Petugas kami akan melakukan perekaman pemungutan dan penghitungan di semua TPS di dua daerah tersebut. Masyarakat dapat mengakses video itu dan membandingkan hasilnya dengan scan C1 yang dilakukan KPU Kabupaten/Kota,” kata pimpinan Bawaslu RI Nasrullah, usai Bimbingan Teknis (Bimtek) Terpadu Pemungutan dan Penghitungan Suara, Rekapitulasi dan Penetapan Calon Terpilih Pilkada 2017 di Kota Pontianak, Selasa (20/12).
Menurut Nasrullah, meski Bawaslu RI menetapkan Provinsi DKI dan Kota Yogyakarta sebagai proyek percontohan, namun daerah lain juga dapat melakukan hal serupa.“Untuk daerah di luar DKI dan Kota Yogya, kami baru menargetkan perekaman aktivitas rekapitulasi di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota saja. Tapi kalau ada yang mau mengembangkan sampai ke tingkat TPS seperti di DKI dan Kota Yogyakarta tidak apa-apa. Silahkan saja. Itu kreativitas masing-masing daerah,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI Jimly Asshiddiqie meminta jajaran penyelenggara pemilu terus memperkuat administrasi pemilihan. “Separoh dari sukses penyelenggaraan pilkada itu tergantung dukungan administrasi. Kita selama ini sering mengabaikan peran administrasi ini, padahal sangat menentukan,” ujarnya.
Menurut Jimly, administrasi kepemiluan harus diupayakan efesien dan produktif. “Peradaban demokrasi kita masih terlalu jauh dibanding negara-negara maju. Di sana satu pekerjaan ditangani satu orang, di Indonesia satu pekerjaan terkadang masing ditangani 10 orang sehingga tidak efesien,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar penyelenggara pemilihan mampu mengelola suara publik dengan baik. “Jangan biarkan berita negatif bertebaran. Harus dilakukan counter oleh penyelenggara, menjelaskan kepada publik apa yang sesungguhnya terjadi,” tambahnya.