PT PGN LNG Indonesia melakukan ship to ship LNG di FSRU Floating Storage and Regasification Unit ( kapal khusus menyimpan Gas Alam Cair/LNGLampung. (Dok. PT PGN LNG Indonesia
Jakarta, InfoPublik - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melarang pengiriman ekspor sumber daya alam (SDA) Indonesia—seperti hasil tambang dan liquefied natural gas (LNG)—melakukan transit di negara perantara sebelum menuju negara tujuan akhir.
Hal itu disampaikan Bahlil, melalui keterangan resmi, dalam pembukaan ajang Mineral and Batubara Convention and Exhibition (Minerba Convex) 2026 yang berlangsung di Jakarta, Senin (2/11/2026).
Bahlil menginstruksikan seluruh jajaran Kementerian ESDM untuk memastikan komoditas ekspor dikirimkan secara langsung (direct shipment) ke negara pembeli.
Langkah itu diambil untuk menjaga kedaulatan energi serta memastikan manfaat ekonomi seperti penerimaan pajak dan catatan neraca perdagangan sepenuhnya masuk ke Indonesia.
"Jangan lagi ada pengiriman sumber daya alam kita, kalau kita ekspor, ya lewat transit negara tertentu. Ya, saya nggak mau. Kirim dari Jakarta langsung ke China, tidak boleh dari Jakarta mampir ke negara yang itu... Hanya stempel, baru dia bilang ini ekspor dari negara dia. Dari mana barang kau? Langsung aja, langsung," kata Bahlil.
Bahlil menyoroti praktik perdagangan yang memosisikan negara transit mendapatkan keuntungan pajak, dan performa neraca perdagangan yang tinggi dari komoditas asal Indonesia.
Kebijakan larangan transit berlaku untuk seluruh sektor energi dan sumber daya mineral, termasuk pasokan LNG ke negara tujuan utama seperti Jepang dan Korea Selatan.
Ketegasan pemerintah Indonesia diiringi kebijakan penyesuaian pasokan energi domestik.
Sebelumnya, pemerintah telah mengurangi sebagian pasokan gas bumi melalui pipa ke Singapura sejumlah 31 juta kaki kubik standar per hari (MMSCFD) guna mengamankan kebutuhan energi dalam negeri.
Dari total 409,5 MMSCFD gas pipa yang diekspor dari Laut Natuna dan Sumatra, pengurangan tersebut dipastikan masih berada dalam batas minimum kontrak yang disepakati.
Selain gas pipa, Indonesia mencatat pengiriman 148 kargo LNG ke negara tetangga tersebut. Bahlil menilai sebagian pasokan LNG yang dikirim ke Singapura berpotensi diperdagangkan kembali (re-export) ke negara lain, alih-alih seluruhnya dikonsumsi untuk kebutuhan domestik negara perantara tersebut.
"Kenapa harus pakai negara lain? Mereka yang dapat pajak, mereka yang mempunyai neraca perdagangan... Jangan mau senangnya saja negara-negara itu. Begitu kita ada sesuatu yang tidak pas, mulai buat gerakan tambahan," ujar Bahlil.
1_thumb.jpg)
