Jakarta, InfoPublik – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meminta pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama dalam penyelenggaraan transportasi. Ia menegaskan, pejabat harus berani mengungkap persoalan dan menindak pelanggaran tanpa terpengaruh tekanan maupun kepentingan tertentu.

Pesan tersebut disampaikan Dudy saat melantik sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas di Kantor Pusat Kemenhub, Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Menurut Dudy, keselamatan transportasi tidak cukup dijamin melalui pemenuhan standar teknis dan prosedur administratif. Pelaksanaannya juga membutuhkan kejujuran, tanggung jawab, serta keberanian mengambil tindakan ketika ditemukan pelanggaran yang berpotensi membahayakan masyarakat.

“Keselamatan adalah harga diri kita sebagai insan transportasi. Karena itu, jangan pernah berkompromi dengan keselamatan,” ujar Dudy.

Ia mengingatkan, pejabat tidak boleh menutup-nutupi persoalan yang dapat mengganggu keselamatan maupun operasional transportasi. Setiap masalah harus ditangani secara terbuka dan bertanggung jawab agar tidak berkembang menjadi gangguan yang lebih besar.

“Integritas juga berarti berani mengatakan tidak terhadap sesuatu yang salah, sekalipun ada tekanan, kepentingan, atau risiko yang harus dihadapi,” tegasnya.

Pengisian Jabatan Harus Profesional

Selain keselamatan, Dudy menekankan pentingnya integritas dalam pengelolaan organisasi. Menurut dia, mutasi dan rotasi merupakan bagian dari penyegaran organisasi serta pengembangan karier untuk menempatkan pejabat sesuai kemampuan dan kebutuhan unit kerja.

Ia menyatakan, pengisian jabatan harus mempertimbangkan rekam jejak, kompetensi, pengalaman, dan kebutuhan organisasi, bukan kedekatan pribadi atau hubungan pertemanan.

“Yang terpenting adalah bagaimana setiap orang dapat memberikan kontribusi terbaik di tempatnya masing-masing,” kata Dudy.

Menhub juga meminta pejabat yang baru dilantik segera memahami tanggung jawabnya, mengidentifikasi persoalan di unit kerja, dan mengambil langkah perbaikan. Ia menekankan bahwa perubahan kinerja harus diwujudkan melalui hasil nyata, bukan sekadar pergantian personel.

“Kepercayaan yang diberikan hari ini harus dibuktikan melalui pekerjaan dan hasil yang nyata,” ujarnya.

Pergantian pejabat tersebut menjadi bagian dari penataan organisasi Kemenhub. Namun, Dudy menekankan bahwa ukuran keberhasilan pejabat bukan hanya kemampuan menjalankan tugas administratif, melainkan juga memastikan pelayanan dan operasional transportasi berjalan dengan aman serta bertanggung jawab.

Dengan demikian, penguatan integritas dan pengawasan keselamatan di lingkungan Kemenhub diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan transportasi yang lebih andal dan memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan.